Dewan Kehormatan PWI Dan Pengurus Pusat PWI Tentang Kasus “Sinar Harapan”

Pernyataan Bersama

Dewan Kehormatan PWI Dan Pengurus Pusat PWI Tentang Kasus “Sinar Harapan”

Dewan Kehormatan PWI dan Pengurus Pusat PWI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 1972 telah mengadakan sidang gabungan untuk membahas kasus surat kabar “Sinar Harapan” Jakarta sehubungan dengan penyiaran sebuah berita dan gambar pada penerbitan harian tersebut tanggal 31 Desember 1971.

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan, Dewan Kehormatan PWI dan Pengurus Pusat PWI telah mencapai kesimpulan sebagai berikut :

1). Penyiaran berita dan penempatan gambar yang bersangkutan memberikan kesan telah terjadinya pelanggaran terhadap pasal 5 ayat 1 kode etik jurnalistik PWI yang berbunyi : Wartawan Indonesia menghargai dan melindungi kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut namanya dan tidak menyiarkan keterangan yang diberikan secara off the record.
2). Dalam pada itu keterangan pelengkap yang diberikan oleh pihak yang langsung bersangkutan dengan penyiaran berita dan penempatan gambar yang bersangkutan telah dapat kedudukan persoalannya pada proporsi dan pengertian yang telah layak mengenai terjadinya pemberitaan tersebut.
3). Meskipun demikian mengingat juga peristiwa yang lalu juga pernah menyangkut surat kabar Sinar Harapan (kasus penyiaran laporan Komisi IV) sebagaimana tercantum dalam pernyataan Dewan Kehormatan PWI tanggal 28 Juli 1970, diharapkan agar untuk masa yang akan datang surat kabar Sinar Harapan khususnya dan pers pada umumnya dalam policy pemberintaannya lebih berhati-hati dan bijaksana sesuai dengan pertanggung jawaban wartawan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 1 kode etik jurnalistik PWI yang lengkapnya berbunyi : Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan perlu/patut atau tidaknya sesuatu berita atau tulisan disiarkan. Ia tidak menyiarkan berita atau tulisan yang sifatnya destruktif, merugikan negara dan rakyatnya, menimbulkan kekacauan atau menyinggung perasaan susila, kepercayaan agama atau keyakinan seseorang atau sesuatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

Dikeluarkan di Jakarta, jam 15:30

Pengurus Pusat PWI                 DewanKehormatan      

(Rosihan Anwar. BM Diah)    (Sudjarwo Tjondronegoro SH)

                                     Sekretaris

                             (Mahbub Djunaedi)

Penjelasan Redaksi SH :
Yang dimaksud dengan Penyataan Dewan Kehormatan PWI tanggal 28 Juli 1970 lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Dewan Kehormatan PWI yang berapat tanggal 28 Juli 1970 dan dihadiri oleh empat orang anggotanya, yakni Asa Bafagih, Prof. Oemar Senoadji SH, Rosihan Anwar dan Sumanang dalam hubungan dengan penyiaran hasil laporan Komisi IV oleh surat kabar Sinar Harapan merasa perlu mengeluarkan sebuah pernyataan sebagai berikut :

1 Bertitik tolak dari pasal 2 kode etik jurnalistik PWI, maka Dewan Kehormatan PWI belum melihat cukup alasan untuk mengatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik tersebut.
2. Mengingat pers pemerintahan dan masyarakat umumnya masih dalam proses pertumbuhan mengingat pers perlu di perkembangkan kearah pers yang bebas, bertanggung jawab dan dewasa, maka untuk masa yang akan datang di dalam melakukan tugas kewartawanan perlu ditegakkan atas kesadaran diri sendiri suatu selfrestraint kewajiban membatasi diri.