Sudah Jadi Penyakit, Pemerintah Diminta Atasi Politik Uang

Sudah Jadi Penyakit, Pemerintah Diminta Atasi Politik Uang

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Direktorat Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi, evaluasi, dan pemantauan seleksi penyelenggara pemilu di daerah, Kamis (30/11), di Banten.

Diskusi tersebut menghadirkan Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Bangun Sitohang dan Kabid Fasilitasi Politik Bakesbangpol Provinsi Banten, Gustiawan. Adapun pesertanya berasal dari elemen masyarakat dan apartur pemerintah Provinsi Banten.

Dalam diskusi tersebut muncul berbagai usulan dari peserta. Usulan itu antara lain terkait peran penting pemerintah dalam menyiapkan data pemilih untuk menghindari hilangnya hak pilih warga. Mereka juga mengusulkan keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau penyelenggara pemilu.

Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah mengatasi penyakit politik uang (money politics). Ini karena regulasi terkait pelanggaran politik uang sudah banyak perubahan.

Kota Banten akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 2018 nanti. Ada 4 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, yakni Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak. (TH)