Sidesa, Mewujudkan Desa Mandiri dan Bermartabat

Sidesa, Mewujudkan Desa Mandiri dan Bermartabat

Sumber Foto: YDI- Desindo

SHNet, Banyumas – Budiman Sudjatmiko bersama Yayasan Desapolitan (YDI-Desindo) memperkenalkan aplikasi digital Sistem Informasi Desa (Sidesa) sebagai upaya “digitalisasi desa” di Desa Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyuman, Jawa Tengah (19/12/2017).

Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi VIII DPR RI menjelaskan secara lugas dan sederhana pentingnya “digitalisasi desa’ pada acara yang dihadiri oleh Dina Ardiya dari PT. BUMDes Indonesia (BDI) tersebut.  

Pada kesempatan ini, David Kurniawan memperkenalkan Aplikasi Digital Sistem Informasi Desa (Sidesa). Dalam Sidesa tersebut, ada struktur, infrastruktur, suprastruktur, pemangku kepentingan, bagan alur, skema kerja, controling system, manfaat sistem, e-budgetinge-moneye-GovtSmart-Govt. hingga muara digitalisasi Desa sebagaimana diatur UU Desa dan peraturan perundangannya.

“Platform Bumdes yang digunakan adalah aplikasi Sidesa dengan beberapa penyempurnaan yang dimodifikasi  sebagai Investsidesa. Sistem ini 100 persen didesain oleh Desindo dan tim IT DJ Corp (PT. DDS),” ujar David Kurniawan, pakar start-up yang juga CEO PT. Darmajaya Digital Solution (DDS) Lampung dan Bendahara Dewan Pengurus YDI-Desindo.

Menurut Sekretaris Dewan Pengurus YDI-Desindo Ahmad Muslimin, seluruh hasil kegiatan akan segera ditindaklanjuti demi terwujudnya visi lembaga, mewujudkan Desa yang mandiri dan bermartabat.

Kegiatan ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI lewat Kantor Perwakilan Purwokerto yang membuat forum pertemuan dengan para pendiri lembaga keuangan mikro (LKM) atau lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya melalui pemberdayaan badan usaha milik desa (bumdes) atau badan usaha milik antardesa (bumades) bersama para pemangku kepentingan di balai desa setempat.

Dalam paparannya, Ketua OJK mengelaborasi kebutuhan mendesak desa terkait pelembagaan, penguatan kapasitas kelembagaan dan kelembagaan keuangan desa dalam rangka menyusun model bisnis dan studi kelayakan pendirian lembaga keuangan mikro (LKM) atau lembaga jasa keuangan (LJK) lainnya melalui pemberdayaan Bumdes dan Bumades sebagaimana diamanatkan UU OJK dalam sinergitasnya dengan penatalaksanaan UU Desa. (Ida)