Semua Pihak Harus Bantu Sukseskan Repelita

Pertemuan Presiden dan Wakil Parpol Di Istana :

Semua Pihak Harus Bantu Sukseskan Repelita

Tidak Perlu Dijadikan UU, Cukup APBN Tahunan Yang Disahkan

Jakarta, 13 Desember 1968 – Presiden Soeharto dalam pertemuan dengan paratai politik di Istana Merdeka Jum’at malam menyatakan bahwa landasan hukum untuk Repelita adalah Pancasila, UUD 45 dan ketetapan MPRS, khususnya Tap-41 yang menugaskan Kabinet Pembangunan menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan 5 tahun.

Dijelaskan bahwa Repelita akan dituang dalam Keputusan Presiden dan diharapkan agar jalan ini dapat diterima semua pihak untuk mempercepat proses penyelesaian Repelita.
Menurut Kepala Negara Repelita akan disampaikan kepada DPR-GR untuk diminta memberikan saran atau memorandum yang akan dijadikan perhatian pemerintah.

Repelita tidak perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sebab penyusunan APBN setiap tahun mau tidak mau harus lewat DPR, demikian Presiden.
Sementara itu Ketua Bapenas Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro menyatakan bahwa Repelita dititik beratkan pada pertanian khususnya peningkatan produksi beras.

Bantuan luar negeri untuk Repelita yang menurut perhitungan berjumlah lebih 2/3 dari anggaran pembangunan tersebut telah pula dijelaskan oleh Ketua Bapenas yang dikatakan sangat berbeda dengan pinjaman luar negeri pada jaman Orla.
Hadir dalam pertemuan di Istana ini wakil-wakil PNI, NU, Parkindo, Partai Katholik, IPKI, PSII, Partai Muslimin (DPP LAMA) Murba dan Sekber Golkar.

Ketua Umum Parkindo, M. Siregar dalam kesempatan tersebut telah menyampaikan memorandum dari sidang Dewan Partai Parkindo baru-baru ini di Sukabumi terutama mengenai persyaratan politik diperlukan untuk suksesnya Repelita. (SH)