Selambat-Lambatnya 31 Maret 1974 Perjudian Sudah Ditertibkan

Surat Keputusan Presiden :

Selambat-Lambatnya 31 Maret 1974 Perjudian Sudah Ditertibkan

Jakarta, 21 Desember 1973 – Presiden Soeharto dalam surat keputusannya tanggal 19 Desember 1973 menunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian dan pemberian ijin undian yang telah dikeluarkan oleh para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Dalam surat keputusan nomor 47 tahun 1973 tentang perjudian Presiden memutuskan menunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian dengan membatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya dengan mencegah meluasnya ke masyarakat untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali seluruh Indonesia serta mengkoordinir pemberinan ijin perjudian untuk seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut apabila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri dapat membentuk kelompok kerja dengan tugas operasional yang terdiri dari wakil instansi yang berwenang dalam masalah perjudian selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1973 penertiban dan pengaturan kembali perjudian tersebut sudah dilaksanakan.

Selanjutnya dalam keputusan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan itu Presiden memberikan wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur lebih lanjut hal yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan Presiden tersebut.

Penertiban undian
Dalam surat keputusan nomr 48 tahun 1973 tentang penertiban penyelenggaraan undian, Presiden telah menunjuk Menteri Sosial untuk menertibkan dan mengatur kembali pemberian ijin undian yang telah dikeluarkan oleh para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan membatasi penyelenggaraannya sampai lingkungan sekecil-kecilnya dengan mencegah meluasnya ke masyarakat serta mengkoordonir pemberian ijin undian yang dikeluarkan oleh para pejabat tersebut dan memberikan peyunjuk yang terperinci baik mengenai tata cara perijinan, pengarahan dan penyaluran hasilnya maupun mengenai pengawasan penyelenggaraannya dan lain-lain.

Diputuskan pula bahwa pemberian ijin undian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, selain harus mengikuti petunjuk Menteri Sosial juga harus disertai ketentuan bahwa peredarannya hanya terbatas di dalam wilayah daerah Tingkat I yang bersangkutan.
Dalam pemberian suatu ijin undian harus pula diperhatikan antara lain batas umur peserta undian sesuai dengan sifat undian yang diselenggarakan, penetapan jangka waktu yang tertutup untuk selama suatu perbuatan dilakukan dalam arena/daerah, bagi undian yang dilakukan dengan perbuatan tersebut dan penetapan penarikan undian yang maksimal hanya untuk satu kali dalam waktu satu bulan, bagi undian yang tidak dikaitkan dengan perbuatan lain (undian biasa) serta yang penarikannya direncanakan lebih dari satu kali.

Dilarang bagi ABRI dan pegawai negeri
Disamping dua surat keputusan itu Presiden Soeharto juga telah mengeluarkan instruksi tentang larangan perjudian bagi pegawai negeri dan anggota ABRI yang ditujukan kepada semua Menteri Kabinet Pembangunan II dan semua Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah non departemen.

Dalam instruksi nomor 13 tahun 1973 itu Presiden menginstruksikan pula para menteri dan Kepala/Ketua untuk mengambil tindakan administasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1952 (Lembaran negara tahun 1952 nomor 16) terhadap pelanggaran larangan tersebut pada angka 2 diatas yakni yang dapat berupa :

a) Teguran tertulis
b) Pernyataan tidak puas
c) Dipindahkan kelain tempat
d) Menunda kenaikan gaji selama tidak lebih dari 1 tahun
e) Menurunkan tingkatan jabatannya ketingkatan yang terdekat tidak lebih dari 1 tahun
f) Dilepas dari pekerjaan
g) Dilepas dari jabatan negeri dengan tidak mengurangi tuntutan Presiden terhadap kejahatan/pelanggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilakukan oleh Menhankam/Pangab dan Jaksa Agung Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya masing-masing. (SH/Ant)