Rugikan Warga, Surat Edaran Dishub Diprotes

Rugikan Warga, Surat Edaran Dishub Diprotes

Dokumentasi: Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)

SHNet, Jakarta – Ratusan massa yang tergabung dalam Posko Menangkan Pancasila Provinsi DKI Jakarta melakukan aksi ke Kantor Kementerian Perhubungan menuntut pemerintah DKI Jakarta untuk segera Mencabut Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 359/1.811 tentang Pemindahan Operasional Bus AKAP Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur (18/12/2017).

Aris Clowor selaku pimpinan massa mengatakan, “Sudah Hampir 1 tahun Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan menerbitkan surat pemberitahuan kepada tujuh terminal, untuk melakukan penutupan loket perwakilan PO Bus, sampai tanggal 28 Januari 2017.”

Langkah ini, Menurut Aris Clowor, merupakan kelanjutan dari upaya untuk memusatkan operasional bus, khususnya rute Jawa Tengah dan Jawa Timur di Terminal Pulogebang. Pemindahan unit busnya sudah dilakukan sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 358/1.811 tentang Pemindahan Operasional Bus AKAP Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Pulogebang.

Pemindahan ini mengakibatkan beberapa terminal sepi dari hilir mudik para penumpang yang datang dari luar kota Jakarta terutama di 2 Terminal, yaitu Terminal Grogol dan Terminal Rawa Buaya.

“Efeknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja di dua terminal ini mengalami penurunan penghasilan serta bertambahnya jumlah pengangguran di wilayah sekitar terminal. Mereka rata-rata ber-KTP DKI Jakarta dan bekerja sebagai pegawai Perusahaan Otobus (PO), Pedagang, Pengamen dan sebagainya,” tambahnya.

Data yang dihimpun oleh Posko Menangkan Pancasila DKI Jakarta, di Terminal Grogol masyarakat yang tergusur akibat Surat Edaran tersebut berjumlah 400 orang. Dimana, 80 persennya ber-KTP DKI Jakarta. Sedangkan di Terminal Rawa Buaya berjumlah 396 orang dan 70 persen ber-KTP DKI Jakarta.

Wahida Baharuddin Upa, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) menegaskan bahwa kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya rakyat miskin di kota. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka tindakan kriminal di sekitaran daerah tersebut.

“Bukan hanya itu saja permasalahan yang timbul disekitaran terminal, ada beberapa keluhan yang datang dari penumpang terkait surat edaran tersebut. Dimana para penumpang harus menempuh hingga 2 kilo meter untuk mencapai terminal Pulogebang. Jarak yang jauh tersebut membuat warga kerepotan menjangkau Terminal Pulogebang sehingga harus berkali-kali naik angkutan umum, walau sudah ada busway. Hal inilah yang menyebabkan Pengusaha Otobus pun enggan untuk membuka loket disana,” terangnya.

Ida menilai bahwa Surat Edaran Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, bertentangan dengan Pasal 28 dari Huruf A sampai dengan Huruf B yang menjamin hak rakyat atas pemenuhan kebutuhan hidup dan Pasal 34 ayat 1 berbunyi ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Surat edaran DISHUB tersebut, menurutnya menggambarkan bahwa fungsi negara untuk menjamin hak dan melindungi rakyatnya tidak akan tercapai.

“Dengan demikian, kami berharap agar Menteri Perhubungan bisa meninjau kembali pemberlakuan Surat Edaran tersebut, dan mencabutnya demi menghidupkan kembali  terminal yang menjadi tumpuan penghidupan warga DKI Jakarta,” tegasnya.

Aksi massa berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai dan diikuti oleh beberapa organisasi massa antara lain: Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) DKI Jakarta, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) DKI Jakarta dan Paguyuban Bus AKAP se-DKI Jakarta. (SR)