Mensos Kuatkan Komitmen ASN Tingkatkan Akuntabilitas

Mensos Kuatkan Komitmen ASN Tingkatkan Akuntabilitas

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. (Dok. Humas kemensos)

SHNet, Jakarta – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jelang pelaksanaan tahun anggaran 2018, Kementerian Sosial (Kemensos) akan kuatkan komitmen Aparat Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan akuntabilitas.

“Menghadapi pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 saya mengajak seluruh ASN (Aparat Sipil Negara, red) di lingkungan Kemensos untuk membangun komitmen dengan bersama membaca Pakta Integritas. Bahwa prestasi yang diraih harus menjadi bagian penguatan komitmen seluruh ASN Kementerian Sosial. Saya berharap hal ini semakin menyemangati kita untuk meningkatkan layanan publik lebih baik, meningkatkan integritas menuju birokrasi bersih, displin, bersinergi serta bermartabat ,” katanya kepada media usai membuka Workshop Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (27/12)

Seperti diketahui pada akhir tahun ini, Kemensos meraih beberapa penghargaan, antara lain ; berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Layanan Publik, Direktorat PPSDBS mendapatkan nilai yang sangat baik dari Ombudsman yakni 91,5. Hal ini menempatkan direktorat PSDBS – Kemensos kategori Zona Hijau dalam hal pelayanan publik untuk pengumpulan undian berhadiah. Apresiasi lain , adalah Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya minta seluruh ASN terus berbenah dan terus meningkatkan akuntabilitas kita. Terlebih pada tahun 2018 Kementerian Sosial mendapat anggaran yang sangat signifikan yakni Rp43,9 triliun. Maka menjaga tingkat kepercayaan masyarakat atas kinerja Kemensos menjadi sangat penting. Itu dapat kita raih bila akuntabilitas dan transparansi publik terjaga dengan baik,” paparnya serius.

Sementara itu Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dr Ardan Adiperdana mengatakan ada tiga Line of Defense (lini pertahanan) dalam mengantisipasi korupsi, yakni Lini Pertama: Manajemen, Lini Kedua: Satgas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Lini Ketiga: APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

“Pada Lini Pertama, yang dimaksud Manajemen adalah Pimpinan Unit Kerja harus dapat memastikan tidak terjadi fraud risk dan menyiapkan solusinya bila hal ini terjadi. Pada Lini Satgas SPIP merupakan monitoring dan asessmen apakah kedua line of defense lainnya telah berjalan dengan baik. Dan APIP yang merupakan pengawas internal pemerintah bertugas melakukan audit internal,” paparnya dalam sesi workshop.

Sehingga, lanjutnya, apabila salah satu Line of Defense tidak berjalan dengan baik dalam sebuah institusi, maka sistem yang ada dalam institusi tersebut dianggap gagal.

“Sosialisasi mengenai sapu bersih pungutan liar dalam layanan publik di Kementerian Sosial serta komitmen transparansi dan akuntabilitas harus terus digencarkan, harus terus diingatkan agar menjadi kehati-hatian dan kewaspadaan bersama,” kata Khofifah.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah membentuk Satgas Saber Pungli melalui Perpres 87 tahun 2016. Untuk menindaklanjutinya, Kemensos telah menerbitkan kepmensos nomor 78 tahun 2017 tentang Unit Saber Pungli. (Stevani Elisabeth)