Jokowi, Yerusalem dan Orang Indonesia Tidak Takut Tuhan

Jokowi, Yerusalem dan Orang Indonesia Tidak Takut Tuhan

Ist

SHNet, JAKARTA – Perjuangan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan mengutus Menteri Luar Negeri, Retno P Marsudi, untuk menggalang kekuatan negara Arab dan negara berpenduduk mayoritas Islam, tentang status Yerusalem yang diklaim Presiden Amerika Serikat (AS) sebagai Ibu Kota Negara Israel, terhitung Rabu, 6 Desember 2017, bakal sia-sia.

Asumsinya sederhana saja. Karena Indonesia sejak awal tidak bersikap tidak netral dengan konflik perebutan Yerusalem antara Israel dan Palestina di Timur Tengah. Indonesia sejak awal berpihak kepada Palestina dan Israel selalu dipersepsikan secara politik sebagai zionis, sehingga menolak membuka hubungan diplomatik dengan negara yahudi itu.

Dalam kondisi Indonesia yang tidak bersikap netral, dan malah mendukung negara Islam untuk menetapkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara Palestina, bisa saja menimbulkan  masalah baru, dan berimplikasi terguncangnya stabilitas politik di dalam negeri, terutama menghadapi Pemilu serentak legislatif dan Presiden tahun 2019.

Sekilas, memang tidak ada hubungannya antara Pemilu di Indonesia tahun 2019 dengan Yerusalem. Tapi, bagi kalangan yang memahami sejarah pertarungan ideologi global di Indonesia, antara Blok Barat berideologi liberalis dimotori AS dan Blok Timur berideologi sosialis dimotori Uni Soviet, dengan meledakkan Gerakan 30 September (G30S) 1965, segala sesuatu mungkin saja terjadi.

Ini didasarkan pada sebuah kenyataan, lantaran sebuah sumber menyebutkan, AS sudah menanamkan pengaruhnya sangat luar biasa di Indonesia, mulai dari membina kelompok radikal, politisi, sehingga kalangan akademisi sebagai agen spionase, dimana sewaktu-waktu bisa digerakkan, apabila kepentingannya terusik.

AS lebih leluasa menanamkan pengaruhnya di Indonesia, dengan jaringan spionase berurat-berakar, karena negara ini memenangkan pertarungan ideologi tahun 1965, ditandai tumbangnya Presiden Soekarno melalui kudeta merangkak Pangkostrad Letjen TNI Soeharto, dimana kemudian dipersepsikan secara politik, Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya.

Jadi, bisa saja nantinya, agen spionase asing kembali menggerakkan basis-basis tradisional, untuk mengkondisikan, paling tidak, Jokowi harus berjuang ekstra keras, untuk kembali menduduki kursi Presiden hasil Pemilu 2019.

Piplres 2019

Tanda-tanda ke arah sana sudah mulai muncul. Sejumlah hasil survey menyebutkan, kalaupun memang dalam Pemilu Presiden 2019, Jokowi berhasil meraih kembali kursi presiden, tapi itu adalah sebuah kemenangan yang sangat tipis. Padahal Jokowi cukup gencar membangun infrastruktur, karena dengan masa pengabdian baru tiga tahun sejak 2014, kinerja pemerintahan di bidang pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan sangat memuaskan.

Liputan luas media massa di Indonesia, untuk mendukung ketidakberpihakan pemerintah tentang konflik perebutan wilayah Israel dan Palestina, seakan menguburkan fakta sesungguhnya terjadi di wilayah itu.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mestilah bersikap bijak di dalam melihat perkembangan politik di Timur Tengah, di tengah-tengah adanya kesan Arab Saudi sebagai motor penggerak perpolitikan di Timur Tengah, terkesan lebih bersikap realistis.

Sikap realistis itu, membuat Menteri Intelijen Israel, Yisrael Katz, menawarkan Arab Saudi untuk menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Palestina. Katz menyebut, sebagai pemimpin negara Arab, Saudi bisa mengambil inisiatif untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada.

Berbicara saat melakukan wawancaran dengan surat kabar Elaph, Katz menuturkan AS belum bisa menunjukan sesutu yang nyata dalam membantu menyelesaikan koflik Palestina dan Israel, Saudi bisa turun tangan dan membantu menyelesaikan konflik tersebut.

“AS sedang membentuk rencana perdamaian, tapi mereka tidak memberi tahu kami apa isinya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menghasilkan sesuatu yang ‘kreatif’ dan mereka tidak akan memaksakan kesepakatan apapun. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi Arab Saudi untuk berinisiatif,” kata Katz, seperti dilansir Sputnik pada Kamis, 14 Desember 2017.

Kota Yerusalem (Ist)

Kondisi Palestina

Untuk memahami situasi di Palestina sendiri, paling tidak, pernyataan Duta besar Palestina untuk Indonesia, Fariz Mehdawi ketika pada seminar memperingati Hari Internasional Solidaritas untuk Palestina yang berlangsung di Auditorium Yustinus Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Rabu, 30 Nopember 2011, dapat dijadikan rujukan.

“Di Palestina 50% penduduknya beragama Yahudi dan sisanya beragama Kristen dan Muslim yang berada di daerah Tepi Barat dan Yerusalem,” kata Fariz Mehdawi. Mehdawi juga heran dengan beberapa orang dan kelompok yang selalu berteriak “alahu akbar” mendukung Palestina dan mengutuk Israel, tetapi mereka tidak tahu permasalahannya yang terjadi di Palestina.

“Saya bingung dan heran dengan isu dan teriakan “alahu akbar” dari orang-orang terhadap yang terjadi antara Palestina dan Israel padahal mereka tidak tahu apa-apa dan tidak ada peran sama sekali untuk membantu kami, nol besar,” ungkap Fariz Mehdawi.

Terkait dengan Indonesia, menurut Fariz Mehdawi, negara Palestina, membutuhkan bantuan dari Indonesia karena dengan pengalamannya dalam politik dan demokrasi serta sejarah perjuangan mereka selama 350 tahun.

Tiap tanggal 29 November oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditetapkan sebagai Hari Internasional Solidaritas terhadap Palestina pada Sidang Umum PBB, 12 Desember 1979. Tanggal ini dipilih karena pada 29 November 1947 PBB menerapkan resolusi 181 (II) atau yang dikenal dengan nama Partition Resolution.

Resolusi mengatur pembagian Palestina menjadi dua, negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem sebagai corpus separatum kedua wilayah. Namun, hanya satu negara yang lahir dari resolusi ini, yaitu Israel. Sementara Palestina masih diragukan kedaulatannya, bahkan oleh PBB sekalipun, dalam perkembangan selanjuntya menjadi kontroversi kalangan negara tertentu di dunia, setelah pada Rabu, 6 Desember 2017, Presiden AS, Donald John Trump, mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel.

Indonesia di PBB

Di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sekalipun, perjuangan Indonesia untuk menganulir Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel, bakal sia-sia. Ada dua parameternya. Pertama, dalam sidang Majelis Umum PBB beranggotakan 193 negara, memilih lima negara sebagai Anggota Baru Dewan Keamanan PBB, Jumat, 2 Juni 2017. Indonesia gagal dipilih menjadi anggota baru Anggota Dewan Keamanan PBB periode 2018 – 2019.

Kelima negara tersebut yaitu Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia. Mereka mulai bertugas pada 1 Januari 2018 untuk periode dua. Kedua, selain itu, ada 5 Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Rusia, China, Perancis dan Inggris. Dalam aturan, menyebutkan, apapun hasil resolusi PBB, selagi salah satu satu dari 5 anggota tetap, yaitu Rusia, China, Perancis, Inggris dan AS, tidak setuju, dengan menggunakan hak veto-nya, maka resolusi, otomatis gugur.

Dalam komposisi 5 negara pemilik hak veto di PBB, hanya dua negara sosialis, yaitu Rusia dan China. Tiga lainnya, AS, Perancis dan Inggris, adalah kelompok negara liberalis yang berhasil menghemoni dunia sejak 1946 hingga 2005.

Apapun hasil resolusi PBB tentang klaim AS terhadap penetapan Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel, tidak akan berarti sama sekali, karena hampir pasti akan di-veto AS, demi menjaga pengaruhnya di Timur Tengah.

Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mestilah melihat percaturan politik global secara realistis, karena sejarah diplomatik Indonesia, memiliki catatan tersendiri dengan Israel, melalui Operasi Alpha.

Operasi Alpha dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) untuk membeli untuk membeli 32 pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk kepada militer Israel, melatih pilot Indonesia di Israel dan menyamarkan pesawat tempur itu agar bisa dibawa pulang pada 1980.

Ini diceritakan mantan Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda Djoko Poerwoko lewat biografinya berjudul Menari di Angkasa. Menurut Poerwoko, peristiwa tersebut adalah “operasi clandestine (rahasia) terbesar yang dilakukan TNI. Meskipun demikian, TNI tidak pernah mengakuinya hingga saat ini.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, diharapkan lebih fokus membangunan infrastruktur etika perpolitikan di dalam negeri yang lebih santun dan beradab, didasarkan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak takut Tuhan”

Ist

Selama ini, orang Indonesia, dengan mayoritas penduduknya dari ras Melayu beragama Islam, secara tidak disadari, tidak memiliki konsep berdaya saing, sehingga sulit untuk menjadi negara maju. Bahkan dalam klaim sebagai penduduk Islam terbesar di dunia, orang di Indonesia, terkesan patut diduga dengan Tuhan sekalipun sama sekali “tidak rasa takut”.

Padahal, rasa ketakutan dalam perspektif politik memiliki makna sangat positif, menjadi modal dan atau pemicu untuk menjadi sebuah negara maju, karena secara seluruh personil warga negara otomatis memiliki daya juang aplikatif untuk jadi negara industri.

Lihat saja Singapura, dimana mayoritas penduduknya dari etnis Tionghoa, karena rasa takutnya terhadap Indonesia yang mayoritas Melayu, terbukti berhasil bermenjadi negara maju. Malaysia jadi negara maju, kareana rasa traumatiknya digempur militer Indonesia, 1963 – 1966.

Israel, karena rasa takutnya dengan negara-negara Arab di Timur Tengah, berhasil menjadi negara maju, dan bahkan pertengahan tahun 2017, bisa menjadi negara penegah dalam konflik politik antara AS dan Rusia yang sempat saling usir staf diplomatik. Korea Selatan, jadi negara maju, karena ketakutannya dengan Korea Utara.

Orang Indonesia, karena terbuai klaim mayoritas penduduknya beragama Islam di dunia dari etnis Melayu, tidak memiliki parameter dan komitmen mengikat secara politik untuk menjadi sebuah negara maju yang memiliki daya saing tinggi.

Inilah yang kemudian menimbulkan anekdot, bahwa orang Indonesia merupakan manusia “paling hebat” di dunia, karena dengan Tuhan sekalipun orang Indonesia “tidak memiliki rasa rakut”.

Belajar dari China

Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud agar Indonesia, segara menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi lebih didasarkan pada sikap politik bebas dan aktif Indonesia, dimana aplikasinya harus bersikap netral.

Indonesia, mesti belajar dari China. Tahun 1961, China secara diam-diam, merangkul AS, untuk keluar dari hegemoni pongah Rusia, karena tidak kunjung membangun reaktor nuklir di Beijing.

Pucuk dicinta, ulam tiba. AS dengan senang hati membuka tali persaudaraan, dan akhirnya China berhasil membangun reaktor nuklir, atas didikan AS. Itulah sebabnya, saat terjadi pembantaian besar-besaran manusia tidak berdosa pasca G30S 1965, China diam seribu bahasa, demi menjaga hubungan baiknya dengan AS.

Demikian pula, pembunuhan dan pengusiran ribuan etnis Tionghoa dari pedalaman dan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, dalam rangkaian operasi penumpasan Pasukan Gerakan Rakyat Sarawak (PGRS), 1966 – 1974, China diam seribu bahasa, demi menjaga hubungan baiknya dengan AS.

Tapi, tahun 2005, tanpa dinyana, China, berhasil mengakhiri hegemoni ekonomi AS, dengan dinobatkan sebagai negara paling kaya di dunia. Kendati demikian, sampai sekarang, percaturan politik global China, tetap lebih mengedepankan kepentingan ekonomi, dengan menjauhkan diri dari kesan tersulut kepentingan suku, ras dan antar golongan.

Adagium politik menyebutkan, dalam berpolitik tidak dikenal kawan abadi, kepentinganlah yang abadi, karena berhadapan dengan pragmatisme dan realistik kehidupan berpolitik. (Aju)