“Haram”, Kata Menteri Dalam Negeri

“Haram”, Kata Menteri Dalam Negeri

Keluar Dari Haluan Negara Berarti Membunuh Bangsa

Jakarta, 15 Desember 1973 – Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mensinyalir adanya orang yang mengajak masyarakat untuk mengubah strategi nasional dari apa yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Menteri mengemukakan hal itu Kamis sore dalam briefingnya di depan seluruh Camat dan Wedana Jawa Timur yang mengakhiri penataran pemntapan pembinaan BUUD di Surabaya.
Menteri sangat menyesalkan adanya ajakan semacam itu karena untuk menghasilkan strategi nasional itu benar-benar ditempuh cara konstitusi dan sudah sekitar Rp. 80 miliar uang rakyat digunakan (yakni untuk Pemilihan Umum yang lalu dan sidang MPR).

Menteri lebih menyayangkan lagi adanya pendapat yang menyamakan pendukung SP 11 Maret dengan pemberontak. Itu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, kata Menteri.

Haram
Diharapkan olehnya agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan semacam itu. Dalam hal ini katanya adalah kewajiban para Lurah dan Camat untuk menjadi juru penerangan GBHN kepada masyarakat. Rakyat berhak mendapat penerangan tentang GBHN karena mereka juga berperanan bagi berhasilnya strategi nasional, kata Mendagri.

Untuk berhasilnya pembangunan dan abadinya bangsa Indonesia menurut Mendagri tidak ada jalan dari melaksanakan GBHN tersebut. Semua apa yang menjadi hajat hidup bangsa ini telah ditetapkan di dalamnya.

“Haram untuk keluar dari haluan negara”, karena keluar dari GBHN berarti membunuh bangsa ini, tambahnya.

Diktatorial dan pancasilais
Berbicara mengenai komunikasi sosial dua arah yang sedang digalakkan sekarang ini menteri antara lain mengatakan ini baru akan berhasil bila semua pihak beritikad dan bertekad berdasarkan demokrasi Pancasila. Bila salah satu berpegang pada demokrasi liberal atau komunisme misalnya maka komunikasi yang dimaksudkan itu tidak akan mencapai sasarannya, karena tidak akan bisa bertemu.

Berbicara lebih lanjut mengenai demokrasi Pancasila itu menteri mengemukakan bahwa dengan sistem ini setiap orang dijamin untuk mengorganisasikan dirinya dan jauh sama sekali dari diktator, totaliterisme dan militerisme. (Ant)