Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Maka saya non aktif selama 3,5 tahun. Semula saya ditawari oleh pemerintah untuk jadi pegawai negeri atau masuk dinas luar negeri tapi saya tetap pada TNI, karena itu saya tidak bersedia menerima tugas baru, sebelum soal TNI selesai. Setelah kabinet jatuh, saya ditawari pula jadi Menteri Negara dalam kabinet baru, tetapi saya tidak bersedia (kutipan dari artikel Jenderal AH. Nasuiton tentang peristiwa 17 Oktober 1952)

Oleh : Jenderal AH. Nasution
(Bagian I)

Sinar Harapan, 9 November 1972 – Memenuhi perrmintaan redaksi kepada saya selaku Ex-KSAD pada peristiwa itu untuk menyumbangkan tulisan sehubungan dengan peristiwa 17 Oktober dengan ini saya sampaikan sekedarnya. Untuk itu telah saya lihat kembali beberapa kertas sekitar berhentinya saya sebagai KSAD 1952 dan kembalinya 1955.

maka dalam memberikan pandangan saya tentang peristiwa tersebut, menurut hemat saya, perlu disoroti pertama keadaan pol-psychologis sesudah masa gerilya dan kedua rentetan kejadian yang memuncak kepada peristiwa tersebut dan apa yang terjadi seterusnya.

Menurut hemat saya sesungguhnya peristiwa tersebut ialah salah satu mata rantai yang kritik dalam proses perkembangan politik ditahun 50-an, dimana kita berada dalam keadaan frustasi dan para pejuang mencari pegangan baru atau pegangan kembali, karena semakin terasa “disparitas” antara perjuangan dan kenyataan suatu proses yang menerus dengan peristiwa kemudian yang membawa kita kepada konstelasi sekarang.

Sehabis masa gerilya menjadilah harapan TNI khususnya, rakyat umumnya, bahwa keadaan akan lebih mantap dan dapatlah dimulai dengan mengisi kemerdekaan untuk menuju keadilan/kemakmuran. Akan tetapi dengan kondisi hasil KMB, dimana RI dan “Ex-federal” bergabung, dengan UUDS 1950 dan lain-lain, justru keadaan tahun 50-an semakin menjauhkan diri daripada harapan tersebut :

– Keadaan politik yang labil dengan sistem liberal ala Barat dimana berlarut-larut penyelesaian tata konstitusi negara dan menjadi perpecahan dalam pimpinan nasional khususnya “Dwi tunggal”.
– Keadaan sosial ekonomi yang semakin merosot dan korupsi yang semakin luas
– Keadaan keamanan yang semakin buruk
– Harapan pembebasan Irian Barat yang semakin jauh
– Pergolakan intern ABRI dan partai semakin hebat, dibarengi kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan.

Segala sesuatu membawa kepada pergolakan politik antar partai/golongan termasuk ABRI yang semakin kritik yang akhirnya membahayakan persatuan bangsa dan kesatuan negara dengan berbagai pergolakan/pemberontakan dimana kuasa dunia besar dari Barat dan Timur sama-sama bergilir melakukan intervensi tertutup.

Segala seuatu mendesak kita untuk mencarikan identitas perjuangan yang sewajarnya. Mencari sistem kenegaraan yang lebih sesuai dimana masyarakat akan lebih berkesempatan secara mantap untuk mengejar cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.

Mencari sistem ketentaraan yang sesuai dengan kepribadian kita, kondisi kita dalam menghadapi tantangan di depan kita.
Sebenarnya peristiwa 17 Oktober adalah hanya salah satu mata rantai yang kritik dalam keseluruhan pergolakan yang menurut pendapat saya sehubungan dengan TNI mengusulkan kembali ke UUD 1945 baik kepada Preisden/Dewan Nasional maupun kepada kainet Djuanda – tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menemukan (kembali) identitas perjuangan kita.

Karena itu uraian saya ini tidak sekedar mengenai peristiwa saja tapi adalah pula sekedarnya mengenai seluruh proses tahun 50-an itu.

Sehabis gerilya, maka TNI menempati posisi sebagai “alat sipil” sebagaimana berlaku dalam demokrasi Barat, walaupun selama gerilya, terutama di pulau Jawa, TNI sepenuhnya mengendalikan perang dan pemerintahan gerilya (baca pokok gerilya mengenai keadaan dan instruksi kerja pemerintahan/perang gerilya).

Maka sesuai dengan peranan perjuangan TNI semula. Maka setiap rapat panglima dimasa itu pula seakan-akan suatu “rapat nasional”, dimana soal nasional dibicarakan sesuai dengan identitas TNI semula yang selalu mengindentifikasi diri dengan perjuangan nasional. “Timbul tenggelam bersama negara”, kata Pak Dirman.

Akan tetapi kekuasaan politik adalah konstitusionil di DPRS yang 2/3 anggotanya datang dari negara bagian “bekas van mook”, dan secara nyata adalah pada partai yang bergiliran menguasai pemerintah pusat dan daerah. Dan Soekarno – Hatta yang oleh TNI dianggap sebagai pimpinan nasional tidak kuasa apa-apa. Terasa betul, betapa pincangnya keadaan dewasa itu.

Dari itu, maka masa ini adalah masa mencari identitas kembali, dimana dinamik 45 masih kuat. Pada umumnya kita masih relatif muda dan pula masih baru selesai dari revolusi fisik, dari gerilya.

Sehubungan dengan itu semua, maka dalam TNI bergolak isu antara soal semangat dan tekhnik, antara soal koperator dan non koperator, soal unifikasi dan tekhnifikasi, soal baris berbaris, soal seragam dan lain-lain dan soal misi militer Belanda, yang dewasa itu menjadi sasaran di dunia politik.

Sementara itu keadaan keamanan semakin parah (DI, AOI, RMS, KRIT, APRA dan akibatnya).
Terus terang kita tidak dapat tuntunan dari atas bahakan atasan ditingkat politikpun ikut bergolak.

Terus terang pula, kemudian saya berkesimpulan (waktu dimasa non-aktif saya mempelajari persoalan kembali) bahwa sebagai KSAD saya terlalu ber-approach teknokratis dan kurang menempatkan unsur pejuang pada tempatnya, yang mana menjadi pelajaran bagi saya pada masa jabatan KSAD kedua kalinya kelak.

Maka terbenamlah kita dalam berbagai kesulitan yang sebenarnya hanya bersifat ranting, tapi yang tak asing dari campur tangan dari dunia politik.

Pula dimasa itu semakin terasa keinginan Presiden untuk secara nyata berperanan dalam pimpinan negara umumnya dan ABRI khususnya. Sebenarnya dewasa itu masih terasa gap dengan TNI akibat menyerahnya beliau tanggal 19 Desember 1948 di Yogyakarta.

Ikhtiar beliau ini terhadap kepemimpinan TNI bergolak terus sampai dengan tanggal 1 Oktober 1965.
maka timbul banyak oposisi terhadap policy KSAD dalam meng-regulerkan TNI.(Perhatikan misalnya sikap panglima dan pamen yang harus sekolah kembali, apalagi dengan adanya perwira Belanda yang mengajar).

Saya tidak perlu perpanjang dan perinci hal ini. Pokoknya semakin banyaklah ketegangan sehingga dalam rangka itu semua terjadilah peristiwa “Surat Kolonel Bambang Supeno” terkenal yang dimuat di koran tertentu dan yang kemudian jadi acara DPRS sampai menelorkan mosi Manai Sofjan terkenal, yang oleh rapat panglima dianggap sebagai membenarkan isi surat Kolonel tersebut dan yang dirasakan selaku langsung “intervensi” dalam soal intern AD.

Sebagai KSAD telah saya schors Kolonel itu atas dasar perbuatan tersebut dan ia diperiksa oleh Menteri Pertahanan.
Kesimpulan dari rapat panglima ialah ; tidak wajar DPRS perlu mendesak Presiden untuk membekukannya dan supaya sementara Soekarno – Hatta kembali memegang pimpinan nasional. Pada pokoknya inilah isi “cetusan hati” yang disampaikan kepada Presiden beserta Perdana Menteri, yang telah disertai dengan pressure maksimal berupa berbagai kegiatan seperti antara lain demmonstrasi dan poster-poster.

Memang dalam pelaksanaan disana-sini ada “over acting”, yang dipakai oleh anti 17 Oktober sebagai bahan untuk tuduhan, seolah-olah ada usaha “coup”, “demonstrasi bersenjata” dan lain-lain.

Setelah Presiden menolak desakan kita itu, KSAD dan para panglima berapat lagi untuk menentukan bagaimana seterusnya. Kita sampai kepada kesimpulan, bahwa untuk memaksakan dengan segala konsekwensinya akan berarti coup, dan sampai kesitu kita tidak bersedia, sehingga kita mulai dengan “gerakan mundur”.

Ternyata kita sama masih “kurang matang” dalam politik. Maka mulailah timbul aksi anti 17 Oktober, dimana ada peranan terutama dari Istana dari “dokumen Bisap” dan dari tiga Kodam. Dengan itu terjadi pendaulatan/penahanan panglima di Palembang, Malang, dan Makassar : TNI pecah.
Juga dalam kalangan pro 17 Oktober terjadi pergolakan satu dengan lain.

Saya berkunjung ke Brawijaya untuk mencari jalan, tapi ternyata sudah tertutup. Pihak anti tetap menuntut pemecatan KSAD dan panglima “pro” dan pemeriksaan oleh Jaksa Agung. (bersambung)