Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Oleh : Jenderal AH. Nasution

Sinar Harapan, 11 November 1972 – Pergolakan tersebut tidak perlu terjadi begitu banyak dan begitu luas jika sejak semula pimpinan nasional dengan sungguh-sungguh secara jujur mengikhtiarkan semakin tertegaknya kehidupan berkonstutusi menurut UUD 45.

Dari itu maka sejak Kabinet Wilopo sampai kepada yang berikutnya tetaplah saya berpegang pada pendirian tersebut tadi. Sudah juga jadi urusan antara KSAD lama dan saya, agar suapaya saya didemobilisasi/rasionalisasi atas dasar UU No. 14 bersama tenaga lainnya.

Akan tetapi selama lebih kurang 1,5 bulan terakhir ini, saya mengalami permintaan dan desakan dari berbagai pihak, baik teman maupun pimpinan negara dan pihak politik agar bersedia untuk kembali jadi KSAD. Namun selama itu saya menolak dan ikut memperkuat pencalonan Kolonel tertua, rekan Gatot Subroto dan Simbolon, baik terhadap pemerintah maupun Panglima Tertinggi.

Tujuan saya pertama ialah memulihkan TNI sebagai “tentara pejuang” dan sedapat-dapatnya mempersatukan kembali unsur yang telah terpecah dan yang telah terdemobilisasi, pembentukan Legiun Veteran dan sebagainya dalam wadah perjuangan TNI.
Namun pergolakan “mencari indentitas” masih menerus, bahkan telah meningkat sekali semasa itu, yang akhirnya jadi peristiwa yang lebih luas lagi yang mengenai Ibukota dan daerah luas. Pula terjadi intervensi “tertutup” negara besar Barat, sehingga banyak orang yang mulai menyangsikan suvival RI.

TNI terpaksa memainkan peranan yang menentukan. Saya bersyukur, bahwa waktu berhenti dari pimpinan TNI 7 tahun kemudian pada tahun 1962 telah UUD 45, dan telah telah pulih keamanan di seluruh Indonesia kecuali di Ceram dan Sulseltra.
Dalam periode 1955 – 1962 itu TNI telah menjadi “kekuatan sosial” yang penting selaku “tentara pejuang” telah tertegak “dwi-fungsi”.

Sebenarnya saya menyesal atas isitlah ini, yang mula-mula saya pakai dalam rapat polisi di Porong. Karena bukan fungsinya yang penting, tapi adalah kesanggupannya selaku kekuatan rakyat/tentara pejuang yang idiil serta strukturiil berakar dalam rakyat sebagai landasan selaku kekuatan militer, dan sebagai landasan untuk kesanggupan tugas non-militer, jika diperlukan, sebagaimana telah dilukiskan oleh sejarah, pertama kali sebagai penggalang perlawanan rakyat dimasa gerilya dengan pemerintahan gerilya, kemudian sebagai rehabilitator sosial-ekonomi dimasa follow-up keamanan dengan operasi karya dan setelah kembali ke UUD 45 sebagai salah satu golongan kekuatan sospol dalam pasal UUD.

Saya sering mengajukan saran, supaya penggunaannya sebaiknya secara penggunaan sebaiknya secara konstitusionil digariskan tiap 5 tahun dalam haluan negara oleh Majelis sehingga ada garis kontrol oleh DPR.

Bai kiranya saya tambahkan, bahwa setelah kita kembali ke UUD 1945 oleh Presiden dikatakan kepada Ov. Sutjipto, sekretaris Peperpu/Peperti, bahwa telah terjadi apa yang dimaksud oleh peristiwa 17 Oktober. Hanya tentu dengan perbedaan, bahwa dwi-tunggal sudah tidak ada lagi, sebagaimana diharapkan oleh pro-17 Oktober untuk pimpinan nasional.

Dan dengan kesempatan pelaksanaan UUD 1945 itu pula dapatlah berangsur-angsur Presiden dapat mengoper komando atas dasar ABRI melalui institusi Koti – Presiden sebagai Pangsar dan Jenderal Yani sebagai Kas Koti yang langsung membawahi ke-4 Panglima Angkatan. Ini terwujud sepenuhnya setelah saya berhenti sebagai KSAD ditahun 1962 bersamaan dengan reorganisasi pimpinan ABRI, yang menyimpang dari konsep hasil Kepala Staf Angkatan, yang telah disempurnakan dan dirumuskan serta diparaf oleh Menteri Pertama (dimana Komando ABRI akan dirangkap oleh Hankam).

Maka dengan itu pula Presiden dapat mencapai maksudnya semula: Komando ABRI ditangan Presiden sendiri. (dalam proses usaha beliau tadi untuk mengomando langsung TNI dapat disebut peristriwa 1 Oktober 1965. Dengan hilangnya Pangad, maka sesuai ketentuan dalam AD sebagimana yang sebelumnya telah dilakukan pada waktu Pangad di luar negeri, maka Pangkostrad bertindak selaku pimpinan AD sementara.

Setelah ini berjalan baik, justru keluar pengumuman Presiden pukul 14:00, bahwa beliau mengoper langsung pimpinan AD, berarti tidak mengakui PJS. Pangad yang berlaku dan menunjuk Asisten III sebagai careteker-nya. Beliau tetap pertahankan keputusan ini dalam pertemuan di Bogor tanggal 3 Oktober dinihari dengan Panglima AL, AU, AK serta PJS Pangad/Pangkostrad dan careteker tersebut.

Dilain pihak Menko Hankam sejak 1 Oktober dalam pertemuan di Kostrad dengan pihak yang bersangkutan mempertahankannya dan kemudian dengan Nota tanggal 10 Oktober kepada Presiden mengusulkan resmi pengangkatan Mayjen. Suharto sebagai Pangad).

Maka berangsur-angsur meningkatlah pematangan dari peristiwa yang akan meledak tahun 1965.
posisi saya jadi “terpencil” di Hankam/SAB yang dengan struktur Koti sebagai pimpinan ABRI, maka Hankam hanya tertinggal sebagai sekedar koordinasi administratif.

Pula saya semakin jadi sasaran politik, dimana semakin dipsywarkan kembali peristiwa 17 Oktober sebagai usaha coup dan sebagai “anti Soekarno”. Pimpinan AD, Jenderal Yani dan lain-lain Pati, terus menasehati saya beserta isteri untuk menyesuaikan diri dengan Presiden sebagaimana telah jadi beleid AD.

Mulai berhasilnya politik keamanan dengan operasi dibarengi seruan “kembali kepangkuan Republik”, maka dalam pers luar negeri ada pemberitaan, seolah-olah ada perjanjian politik antara mereka dan saya. Yang benar ialah bahwa dari pimpinan AD selalu dijelaskan bahwa kami ingin supaya mereka berangsur-angsur dapat mengambil tempat yang wajar kembali dalam perjuangan bangsa. (Dari waktu itu TNI sudah dalam pertentangan yang sengit dengan PKI, terutama setelah perintah penahanan di Ibukota dan kemudian peristiwa pembekuan kegiatan di 3 Kodam).

Dalam rangka itu staf saya menyiapkan keputusan Presiden tentang amnesti/abolisi dan presedure rahabilitasi ke masyarakat, yang semua ditandatangani oleh Presiden.

Pimpinan AD ingin supaya bangsa dapat bersatu kembali. Tapi kemudian, setelah Kartosuwiryo tertangkap, istana membuat policy baru, yakni “keamanan politik”: Mereka tetap ditahan bahkan juga atas dasar info dari sumber diluar Kementerian saya, bahkan bekas informan Belanda, Presiden memerintahkan penangkapan tokoh yang bukan PRRI, setelah ada usaha pembunuhan terhadap Presiden sendiri.

Berkali-kali KSAD dan staf, antara lain Jenderal Yani dan Magenda berusaha menyadarkan Presiden bahwa info itu tidak bisa dipercaya dan perintah penahanan tidak kami laksanakan bahkan ada pelapor yang ditahan. Akhirnya dengan menghadapkan seorang pejabat tinggi, Presiden langsung memerintahkan penangkapan dalam suatu rapat di Istana setelah terjadi lagi usaha penggranatan terhadap beliau.

Pidato saya di daerah supaya kembali kepangkuan Republik telah diprovokasikan sebagai “pro-DI” dan”PRRI”.
Maka seorang staf peribadi saya ditangkap langsung atas perintah Presiden. Telah meningkat “Operasi Khusus” intel, bahwa saya Dkk Jenderal akan “coup”, akan “membunuh Presiden” dan lain-lain. Vide buku saya “Kebenaran dan Keadilan II” halaman 90 s/d 94, yang meningkat kepada fitnah “Dewan Jenderal”.

Suasana fitnah berjalan terus menerus. BPI, PKI dan Intel beberapa instansi dengan rajinnya memproduksi dan menyebarkan “laporan” fitnah. Semakin banyak orang ditahan dengan tuduhan subversi, ada yang dihubungkan dengan Nekolim atau Ex. Gerombolan, sebagai contoh Gunawan Dkk dengan z.g “GAS” bahkan diantaranya ada sampai disiksa, menanyakan hubungan atau instruksi dari Jenderal Nasution.