Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952

Oleh : Jenderal AH. Nasution
(Bagian II)

Sinar Harapan, 10 November 1972 – Dalam kondisi tersebut saya menarik kesimpulan bahwa perlu suatu pengorbanan. Karena itu saya umumkan melalui penerangan AD bahwa sebagai KSAD saya adalah satu-satunya yang bertanggung jawab. Pjs WKSU Sutoko ingin ikut menandatangani, tapi saya anggap tidak semestinya.

Saya minta berhenti dengan nota 4 November 1952 dan segera diberhentikan. Segera saya menghadap ke Jaksa Agung, bersamaan waktu dengan pelantikan KSAD baru. Maka pemeriksaan berjalan selama beberapa bulan. Saya jadi “langganan” Kejaksaaan Agung.

Hubungan saya dengan teman-teman yang “pro” praktis terputus, rekan-rekan semakin tidak datang lagi bertemu dengan saya.
Setelah lebih kurang 3 tahun persoalan terkatung-katung dan “diverpolitisir”, sehingga terjadi istilah “17 Oktober” yang “telanjang” dan “17 Oktober” yang “aangekleed”, maka para Kolonel (waktu itu pangkat tertinggi dalam TNI) sadar, bahwa perlu dipulihkan keutuhan. Terjadilah pertemuan Yogya, saya tidak mengambil peranan yang melahirkan “Piagam Yogya”. Mengembalikan keutuhan TNI yang ditandatangani dengan khidmat dengan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden dan seluruh Kabinet A-A.

Sebelumnya telah terjadi pula peristiwa pergolakan baru dipimpin AD dengan pengangkatan seorang WKSAD dan dalam pimpinan AU dengan peristiwa “para kmu” (komodor muda) yang menuntut penggantian KSAU.

(Kepolisian dan AL memperoleh peristiwa yang sama beberapa tahun kemudian yang kebetulan diselesaikan waktu saya jadi Menteri Keamanan Nasional).

Maka saya non-aktif selama 3,5 tahun. Semula saya ditawari oleh pemerintah untuk jadi pegawai tinggi atau masuk dinas luar negeri tapi hati saya tetap pada TNI karena itu saya tidak bersedia menerima tugas baru, sebelum soal TNI selesai. Setelah Kabinet jatuh, saya ditawari pula jadi Menteri Negara dalam Kabinet baru tetapi saya tidak bersedia.

Selama 3,5 tahun tidak berfungsi sambil meneliti permasalahan TNI dengan politik, saya menulis naskah Sejarah Perang Kemerdekaan, dengan bantuan puluhan teman-teman yang memenuhi permintaan saya dari Aceh sampai Irian Barat (saudara Papare cs) yang kini telah selesai jadi naskah 11 jilid dengan bantuan Pusat Sejarah AD, Brigjen Susatio alamarhum.
Juga saya menulis buku pokok gerilya sebagai kumpulan instruksi gerilya saya dahulu yang telah diterbitkan pula di luar negeri, buku TNI jilij I, II dan III dan buku “Sekitar Politik Militer Republik”.

Kembali kepada soal penyelesaian peristiwa, Piagam Yogya ternyata tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, sehingga timbullah peristiwa KSAD Bambang Utoyo, yang mengakibatkan kejatuhan kabinet.

Kabinet baru mulai menggarap soal pimpinan AD. Semula saya diberitahu akan pensiun. Tapi dalam perkembangan seterusnya nama saya masih dimasukkan oleh WKSAD dalam daftar Kolonel yang dapat dipertimbangkan jadi KSAD.

Tanggal 20 September 1955 saya dipanggil oleh Presiden. Beliau tertarik kepada pidato saya pada kampanye pemilihan yang temanya selalu untuk “memurnikan dan menyelesaikan revolusi 1945 dan kembali ke UUD 45”, untuk mempersatukan kembali semua kekuatan dan supaya yang telah kekuatan dan supaya yang telah berontak juga kembali ke pangkuan Republik yang telah diperjuangkan bersama.

Beliau juga sudah bosan dengan keadaan yang tidak menentu dan menganggap perlunya suatu “Rencana Pembangunan Nasional” yang harus dilaksanakan oleh semua dan mengakhiri perpecahan.

Inilah kemudian menjadi inti pidato Presiden pada waktu melantik saya jadi KSAD. Pada pertemuan tersebut, yang pertama sejak 3,5 tahun, tiada komitmen apa-apa sebagaimana ada didesas-desuskan waktu itu, pada kedua pihak, juga Presiden tidak meminta saya untuk jadi KSAD, hasilnya hanyalah pertemuan pendapat untuk pembaharuan perjuangan dan dengan dasar itu saya dimintanya membuat Order Harian Panglima Tertinggi tanggal 5 Oktober 1955 (hari ABRI), karena beliau dapat menyetujui paham saya tentang TNI sebagai “Tentara Pejuang”.

Proses pengangkatan sebagai KSAD adalah melalui Perdana Menteri dan WKAD, dimana saya mendasarkan policy AD seterusnya pada “Piagam Yogya” dan pernyataan pimpinan AD berhubung penolakan terhadap KSAD Bambang Utoyo dan atas Saptamarga.

Konsepsi saya tentang berbagai persoalan militer sudah cukup tersebar karena tulisan dan ceramah saya selama masa berhenti itu. Untuk menerima jabatan kembali, saya buat nota tentang persyaratan dan pendirian saya yang disampaikan kepada Presiden, Perdana Menteri, WKSAD dan semua Panglima, berisi garis tersebut diatas. Beberapa panglima dengan tertulis menyatakan persetujuannya atas garis tersebut.

Pada sebelumnya saya telah terima desakan untuk kembali jadi KSAD yang datang dari Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Sudirman dan lain-lain perwira Brawijaya dan sejumlah perwira SESKOAD.
Kembali kepada soal penyelesaian peristiwa 17 Oktober, maka ikrar Yogya berpindirian agar penuntutan hukum ditiadakan jika pemerintah belum juga dapat menyelesaikan peristiwa sebelum 17 Agustus 1955.

Pemerintah menyetujui Piagam tersebut, tapi tidak nyata follow up. KSAD Bambang Sugeng mengundurkan diri. Oleh kabinet Ali dimasukkan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD baru, yang oleh para panglima dianggap kurang memenuhi persyaratan waktu itu, sehingga para panglima bersatu dibawah pimpinan Kolonel Lubis untuk menolaknya.

Akibatnya jatuhlah Kabinet Ali, dan berhubung Presiden naik haji, maka Wakil Presiden Hatta melantik Kabinet Burhanuddin Harahap.

Perdana Menteri berbulan-bulan mencari penyelesaian, akhirnya saya dimintanya untuk kembali.
Pemerintah telah mengambil keputusan tentang penyelesaian peristiwa sesuai isi ikrar Yogya tadi.

“Dengan penetapan Presiden tanggal 31 Oktober 1955, atas keputusan bulat kabinet tanggal 27 Oktober, sesudah pencalonan oleh AD tangggal 26 Oktober, atas dasar kesanggupan saya sejak tanggal 25 bulan yang baru lalu, maka mulai hari ini saya kembali dipercayakan oleh negara untuk memimpin tentara”. Dalam order Harian pada pelantikan KSAD 7 November 1955, saya jelaskan sikap saya seterusnya dalam penyelesaian peristiwa 17 Oktober sebagai berikut :

“Sejak krisis sekitar 17 Oktober saya telah mengambil keputusan untuk keluar dari dinas tentara. Karena saya berpendapat dewasa itu, bahwa perlu kiranya berkorban untuk menebus dosa seluruh peristiwa dengan voor dan naspelnya yang telah menggoncangkan itu”.

Dari itu, sebagaimana selayaknya sebagai komandan, saya mengoper tanggung jawab penuh atas seluruhnya dan meminta diberhentikan dengan Nota tanggal 4 November 1952, agar dengan demikian terbukalah jalan penyelesaian. Akan tetapi langkah pertama kejurusan penyelesaian baru dicapai 2,5 tahun kemudian, yaitu dengan Piagam Yogya yang terkenal, atas kesadaran rekan-rekan perwira sendiri.

Maka terpadulah dasar untuk keutuhan dan setia kawan kembali baik lahir maupun batin, yakni atas kesadaran bersama akan menyelamatkan tentara dan negara kita. Menjelang akhir kabinet yang lalu, pemerintah sudah menyatakan kepada pimpinan AD akan menyelesaikan peristiwa secara demikian dan kemudian kabinet baru meresmikan penyelesaian itu.

1.Dalam Order Harian ketika kembali dilantik sebagai KSAD saya nyatakan : “setelah lebih kurang 3 tahun bertapa di luar AD, saya ingin menguraikan pengalaman san pendapat saya.

Khususnya selama 2,5 tahun jadi KSAD dan umumnya selama pengalaman saya 10 tahun dalam TNI ini, saya merasakan bahwa tentara, apalagi pemimpinya akan tetap terombang-ambing jika tidak cukup atau tidak ada dasar bekerja berupa UU dan politik-militer tertentu yang menjadi dasar bagi stelsel, organisasi, kekuatan dan operasi kita dan bagi penyelesaian soal kesulitan sehari-hari. Karena itu sejak berhenti dari pimpinan tentara saya meneliti dan menguji beleid saya, selama 2,5 tahun bertugas dan menemukan kesalahan dan kekurangan padanya.

Dan dengan keinsyafan bahwa belied seorang KSAD harus berinduk pada politik militer pemerintah, sedangkan yang ini harus bersumber pula pada politik negara, maka saya berusaha pula mencari jalan ditingkatkan politik untuk dapat menciptakan dasar-dasar tersebut, karena urusan ini terletak diatas tingkatan AD, sambil saya mempelajari sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya masalah ini”.

Intinya ialah, sebagaimana beleid AD pada masa jabatan KSAD kedua kalinya tidak lain berat tekhnokratis :
– Politik : Kembali ke UUD 1945 dan ikhtiar pulihnya dwi-tunggal sebagai pimpinan nasional.
– TNI : Kembali jiwa tentara pejuang dan pernyatuan kembali kekuatan pejuang 1945.
– Politik keamanan : Kembali kepangkuan Republik.

2.Saya dicalonkan oleh IP-KJ dan terpilih sebagai anggota Konstituante di Jawa Tengah. (Bersambung)