Putusan Buni Yani Tidak Berlandaskan Keadilan Publik

Putusan Buni Yani Tidak Berlandaskan Keadilan Publik

Buni Yani (Ist)

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menilai, putusan 18 bulan atau 1,5 tahun penjara atas nama Buni Yani, terdakwa hasil editan pidato mantan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di akun facebook, 26 September 2016, sama sekali tidak berlandaskan keadilan publik.

Pengadilan Negeri Bandung memvonis 1,5 tahun penjara bagi terdakwa Buni Yani, Selasa, 14 Nopember 2017. Buni Yani dinyatakan bersalah karena postingan di akun facebook atas pidato Ahok di Pulau Seribu, Agustus 2016, telah membangkitkan sentimen agama di kalangan Islam radikal, sehingga Ahok divonis 2 tahun penjara, setelah kalah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua, 17 April 2017.

Menurut Petrus Selestinus, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara atas nama terdakwa Buni Yani dalam perkara ujaran kebencian melalui elektronik atau yang didakwa dengan pasal 32 ayat (1) dan pasal 28 ayat (2)  jo. pasal 48 ayat (1) UUITE, sungguh-sungguh tidak memenuhi rasa keadilan publik.

“Mengapa, karena jika dilihat dari pasal-pasal dakwaan jaksa terhadap Buni Yani yaitu melanggar pasal 32 ayat (1) jo. pasal 48 ayat (1) UUITE, maka baik JPU maupun Majelis Hakim, sudah keluar jauh dari frame rasa keadilan hukum dan masyarakat,” ujar Petrus Selestinus, Rabu (15/11).

Jika melihat kepada pasal dakwaan yaitu melanggar pasal 32 ayat (1) jo. pasal 48 ayat (1) UUITE, maka ancaman pidananya tergplong tinggi yaitu maksimum 8 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, namun mengapa jaksa penuntut umumvhanya menuntut dengan pidana penjara 2 tahun dan Majelis Haim hanya memvonisnya dengan pidana penjara 1,5 tahun.

Dikatakan Petrus Selestinus, perbandingan atara ancaman pidana di dalam pasal 48 (1) UUITE dengan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang didakwakan dengan vonis yang dijatuhkan, tidak kompatible, jauh dari raa ieadilan publik dan tentu saja tidak mendidik serta tidak memberikan efek jera.

Selain dari pada itu, kata Petrus Selestinus, kalau dibandingkan dengan vonis atas kasus Ahok oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka nampak sangat jelas diskriminasi dalam Penegakan Hukum yang dipertontonoan oleh Hakim.

Dalam kasus Ahok Majelis Hakim pada saat vonis perintahkan Ahok ditahan dengan alasan UU dimana jika penahanan itu tidak diperintahkan dalam vonis, maka putusannya itu tidak sah.

Mengapa dalam kasus Buni Yani Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memberlakukan sikap berbeda yaitu vonis atas Buni Yani tidak disertai dengan perintah menahan Buni Yani.

Secara hukum, menurut Petrus Selestinus, vonis tanpa perintah penahanan di saat vonis dibacakan sebagaimana Majelis Hakim Buni Yani itu yang betul karena kepentingan pemeriksaan tidak lagi berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Dengan demikian kita patut menilai bahwa diskriminasi dalam Penegakan Hukum khususnya kasus-kasus yang mengandung unsur “sara” memang secara sistimatis telah dikondisikan dalam rumusan beberapa UU dan dalam sikap politik sehari-hari terutama oleh sejumlah Penyelenggara Negara di Legielatif, Eksekutif dan Yudikatif. Ini menjadi pekerjaan rumah terberat bagi Pemerintah dan kita semua. (Aju)