Pemilu Serentak 2019 Perkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis

Pemilu Serentak 2019 Perkuat Sistem Ketatanegaraan yang Demokratis

Ilustrasi/Ist

SHNet, Tarakan – Meskipun ada yang tidak sepakat, pemilu legislatif dan presiden pada 2019 harus digelar secara serentak. Hal itu merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga pemerintah harus menjalankannya.

Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dedi Taryadi mengatakan, pemilu serentak 2019 diharapkan dapat memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Selain itu, pemilu yang adil dan berintegritas juga bisa diwujudkan.

“Pemilu serentak juga untuk menjamin sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien,” ujarnya dalam acara sosialisasi UU No7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Tarakan, Kamis (9/11). Hadir pula dalam kesempatan itu Komisioner KPUD Tarakan Sudirman dan akademisi Nur Asidik.

Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dedi Taryadi (kedua dari kanan) dalam acara sosialisasi UU No7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Tarakan, Kamis (9/11). (Foto : Ist)
Acara tersebut dihadiri 150 peserta yang terdiri dari Camat dan Lurah sekota Tarakan, Perwakilan dari seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Kota Tarakan, perwakilan setiap SLTA di Kota Tarakan, serta Perwakilan Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita dan Tokoh Masyarakat. 

Dedi menjelaskan, untuk mewujudkan kesuksesan pemilu 2019 diperlukan penyamaan persepsi dan koordinasi antara seluruh Penyelenggara Pemilu bersama Pemerintah Daerah. Bersamaan pula diciptkan stabilitas politik yang kondusif dalam pelaksanaan pemilu.

“Kita juga harus memberikan dukungan kelancaran pemilu dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu,” ujarnya. Menurut Dedi, pemerintah memiliki peran menyediakan data kependudukan, fasilitas kampanye, membantu pendistribusian dan pengembangan perlengkapan pemungutan suara, dan memberikan perlindungan hukum dan keamanan pda pemantau pemilu.

“Untuk itu perlu ditekankan penguatan peran pemerintah dan pemerintah daerah serta stakeholders terkait, dalam mendukung pemilu serentak agar terwujudnya pemilu yang jujur aman dan adil dan menghasilka pemimpin yang diharapkan masyarakat,” katanya. (TH)