Nasib 10 Parpol Segera Diputuskan

Nasib 10 Parpol Segera Diputuskan

Kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. (Ist)

SHNet, JAKARTA – Sidang dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik (parpol) dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini memasuki babak akhir. Rabu (15/11) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyidangkan perkara tersebut untuk diambil keputusan final

Hal ini sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengharuskan segala permasalah terkait peserta pemilu harus tuntas sebelum tanggal 16 November 2017. Ada 10 partai politik yang dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu karena tidak memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam UU.

Ke-10 partai tersebut tidak menerima keputusan KPU dan melaporkan lembaga tersebut ke Bawaslu dan sidang pertama digelar pada 1 November 2017 lalu. Ke-10 parpol tersebut antara lainPartai Kedilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono, Partai Idaman, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, PKPI Haris Sudarno, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo dan Partai Indonesia Kerja (PIKA).

Peneliti Senior Sindikasi pemilu dan Demokrasi (SPD), Daniel Zuchron, mengatakan tantangan yang dihadapi KPU terkait gugatan yang dilakukan oleh 10 parpol tersebut sangat dilematis, yakni antara mekanisme administrasi dengan upaya menjadikan partai menjadi lebih modern. Hal yang harus mendapat jawaban, kata Daniel, adalah dapatkah proses penanganan pelanggaran –faktanya tidak an sich penanganan pelanggaran semata- yang sedang berjalan, mampu menjawab kebutuhan administrasi pemilu yang berbasis pada penghormatan hak konstitusionalitas, pengedepanan prinsip hukum, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik?

Ia menegaskan dimensi administratif pemilu memiliki pengertian sangat luas. Hal itu meliputi serangkaian prosedur, tata cara, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi kepemiluan dalam setiap tahapan. Dengan kompleksitas dimensi yang begitu luas, penyelenggara pemilu memang hendaknya bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, sangat bijak jika Bawaslu sebagai pihak otoritas tidak memunculkan preseden yang secara simbolik mengesankan administratif pemilu menjadi gamang dan tidak konsisten. (IJ)