Nah, Kolom Agama Boleh Kosong di KTP Anda

Nah, Kolom Agama Boleh Kosong di KTP Anda

Ist

SHNet, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pengujian UU Administrasi Kependudukan (Adminduk). MK memang telah memutuskan untuk mengosongkan kolom agama dalam kartu identitas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Jumat (10/11). Ia mengatakan putusan MK berimplikasi bahwa bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan dapat dicantumkan pada kolom agama di KTP elktronik.

“Putusan MK ini bersifat konstitusional bersyarat yaitu

“Menyatakan kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’,”

Artinya kata ‘agama’ dimaknai termasuk ‘kepercayaan”,” kata Tjahjo Kumolo.

Karena itu, Kemdagri akan berkoordinasi dengan kementerian agama dan kementerian pendidikan untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemdagri melalui direktorat jenderal kependudukan catatan sipil akan memasukan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan.

“Setelah data kepercayaan kami peroleh maka Kemdagri memperbaiki aplikasi SIAK dan aplikasi data base serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia (514 kab kota),” jelasnya.

Dalam waktu dekat, kata Tjahjo Kumolo, Kemdagri akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk ke DPR untuk mengakomodir putusan MK tersebut. (JI)