Menjadikan Direktorat Poldagri Zaman Now

Menjadikan Direktorat Poldagri Zaman Now

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Dunia berubah begitu cepat. Penuh ketidakpastian, juga ambigu. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, arus perubahan teknologi datang membuat manusia tergopoh-gopoh. Pada awalnya masuk internet, kemudian mobile internet, digitalisasi, dan akan datang masa dimana robot melakukan pekerjaan-pekerjaan manusia.

Khusus, di dunia informasi, kemajuan teknologi telah mengubah bentuk komunikasi. Jika di masa lalu, rakyat atau pembaca hanya sebagai konsumen informasi, hari ini semua itu telah berubah hampir 180 derajat. Saat ini, konsumen pun bisa membuat informasi dan menyebarkannya sendiri.

Tentu saja, informasi yang disuguhkan sangat tergantung pada sudut pandangnya. Tak jarang mereka memproduksi berita-berita palsu atau hoax untuk kepentingan sesaatnya, tanpa mengindahkan fakta dan verifikasi.

Di dunia seperti ini, lautan informasi hoax bertebaran dimana-mana. Oleh karena itu, perlu perubahan model kerja dalam menyalurkan informasi pemberitaan. Salah satu lembaga yang mulai berubah atau mengikuti “zaman now” tersebut adalah Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri).

Di bawah kepemimpinan Bahtiar, semua pegawai di Poldagri “dididik” untuk bisa memproduksi dan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan yang diambil. “Sekarang ini kita memang harus menyampaikan semua informasi. Humas saja tidak cukup. Dan bahasa kita juga tidak bisa kaku. Kalau kaku nanti tidak ada yang baca, kalah sama hoax-hoax itu,” katanya saat bincang-bincang dengan SHNet.

Oleh karena itu, saat diundang menjadi pembicara di berbagai daerah, ia selalu “menitip” pesan itu kepada para rekan-rekannya yang PNS (Pegawai Negeri Sipil). “Sebagai PNS kita memang masih sangat terpengaruh masa lalu. Padahal, zamannya berubah cepat sekali,” ujarnya.

Sebagai deteksi dini kondisi politik dalam negeri, instansinya membuat Sistem Informasi Politik Dalam Negeri. Untuk mengerti aplikasi tersebut, Direktorat Poldagri melakukan bimbingan teknik (bimtek) kepada aparatur Kesbangpol.

“Dengan sistem ini tiap jajaran kesbangpol di daerah dapat memasukkan data perkembangan politik dan situasi daerah secara up date, yang pada akhirnya menjadi kebutuhan informasi aktual untuk deteksi dini dan menjaga stabilitas politik nasional,” katanya.

Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Bangun Sitohang menambahkan, saat ini, kecepatan penyebaran informasi secara up date sudah menjadi kebutuhan. Sementara itu, pemerintah memiliki banyak pesan untuk publik yang harus disampaikan. “Bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap kebijakan bisa meningkat kalau informasi soal kebijakan itu tidak sampai di masyarakat,” ujarnya.

Bangun mengakui, selama ini banyak pesan-pesan pembangunan tertahan dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, up date tentang perkembangannya juga minus. Akibatnya, masyarakat menilai pemerintah kurang optimal.

“Untuk menjawab itu tidak dipungkiri adalah pentingnya peran media. Tetapi saat ini, dengan banyaknya orang yang memegang gadget, pesan melalui media digital sangat efektif. Dia mudah bisa dibaca dimana saja, dan bisa langsung diviralkan,” ia memaparkan. Itulah alasannya mengapa Direktorat Poldagri berubah. Tidak lagi angker seperti zaman orde baru. (TH)