KPK, Novel Baswedan, dan E-KTP

KPK, Novel Baswedan, dan E-KTP

Ilustrasi/www.worldbulletin.net

JAKARTA – Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah memberantas korupsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, apapun harus dilakukannya untuk menunaikan tugas tersebut.

Dalam kaitan itu, KPK tidak boleh gentar menghadapi siapapun dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi. Sebaliknya, KPK tidak boleh melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya. Sehingga, KPK harus tetap waspada dan introspeksi diri supaya tidak menjadi alat kekuasaan maupun alat politik dari penguasa. Apalagi, KPK tidak boleh arogan serta merasa diri benar sendiri sehingga memaksakan kehendak.

Kita setuju agar orang menjadi pegawai negara diisi orang-orang yang mumpuni. Bukan saja dalam hal kepribadian dan kepintaran-kecerdasan. Namun demikian, tidaklah tepat jika KPK memberi predikat kepada seseorang tanpa putusan pengadilan seperti halnya ketika memberi warna-warni kepada calon-clon kabinet lalu.

Sikap arogansi itu juga bisa berupa penetapan tersangka tanpa bukti atau pemeriksaan seperti halnya kepada Budi Gunawan serta Hadi Purnomo, yang memenangkan gugatan Praperadilan. Namun, pemenangan Praperadilan kedua orang itu tidak sama dengan yang dimenangkan Setya Novanto, sebab kasus E-KTP adalah penyertaan dan masih berlangsung.

Kita sebagai bangsa berkewajiban secara bersama-sama untuk mengungkap siapa pelaku dan apa motif penganiayaan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kita berharap Kepolisian tidak boleh angkat bendera putih dalam mengungkap kasus tersebut.

Betapa malunya kita jika tidak mampu mengusut pelaku kejahatan seperti apa yang dialami Novel, kecuali kita tidak mau mengungkap. Tetapi itu juga lebih tidak bermartabat dan tidak bermoral, apabila kita tidak mau mengungkap sesuatu kejahatan di negara hukum ini.

Berbicara penganiayaan terhadap Novel Baswedan, sering ada yang mengaitkan dengan pengungkapan kasus mega korupsi E-KTP yang diduga merugikan negara Rp. 2,3 miliar serta melibatkan para tokoh dan petinggi bangsa ini.

Selain penganiayaan terhadap Novel Baswedan, apa yang terjadi kepada almarhum Johannes Marlem juga merupakan tanggung jawab moral Pemerintah untuk mengumumkannya. Memang adalah kewenangan otoritas Amerika Serikat atas kasus tersebut, tetapi apa yang terjadi kepada almarhum, Pemerintah Indonesia juga berkewajiban untuk mengungkap kepada masyarkat kejadian sebenarnya.

Di dalam perjalanan persidangan E-KTP yang sangat kontroversial, masih ditunggu masyarkat tentang keterlibatan Terdakwa Miryam S. Haryani, yang mencabut BAP-nya lalu disidangkan sebagai pemberi keterangan palsu.

Yang menarik dari pledoi (Pembelaan) Miryam, dia mengatakan, disuruh dan dipaksa Novel Baswedan untuk mengatakan memberikan sejumlah uang kepada Ganjar Pranowo, sebagai salah satu dari bentuk penekanan penyidik terhadap dirinya. Karena itu, Miryam meminta agar diputar rekaman pemeriksaannya seluruhnya, tidak hanya sedikit.

Barangkali ada baiknya dipertimbangkan untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani di KPK agar terungkap semua apa yang disebut sebagai kebohongan itu. Terlepas dari kepentingan Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI, tetapi dalam mewujudkan keadilan Majelis Hakim bertanggungjawab untuk mengungkap rekaman tersebut.

Kewajiban kita secara nasional pula membersihkan nama baik kita tentang tuduhan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional terutama dalam pengadaan barang/Jasa Pemerintah selalu dengan memark-up nilai proyek seperti E-KTP yang dianggarkan Rp 5,9 triliun ternyata “hangus” Rp. 2,3 triliun.

Memang sulit dibantah, kemiskinan masyarakat Indonesia, kalau 30-50 % anggaran pembangunan selama ini “menguap”, berarti kemiskinan rakyat itu adalah karena pemimpin baik oleh mereka yang melakukan korupsi maupun oleh mereka yang tidak mencegah korupsi.

Para tokoh bangsa dan negarawan tidak cukup hanya mengatakan “tidak tahu” dan “tidak benar” dalam menyelesaikan kasus mega korupsi E-KTP, harus dituntaskan sesuai dengan UU yang berlaku.
Sebagai bangsa yang beradab, hendaknya menyadari perlunya mengatakan yang ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak.

Sehingga, perlu mendukung penegakan hukum serta pemberantasan korupsi, siapapun orangnya dan apapun fungsi tugas dan tanggungjawabnya. Tidak salah kalau kita ingatkan, bahwa sudah perlu kita melakukan pertobatan nasional, dan menghindari silang sengketa.

Dalam menyikati kasus E-KTP, menurut kita ada perlunya pengungkapan pelaku dan motif penganiayan terhadap Novel Baswedan, kejelasan keterlibatan para tokoh-tokoh termasuk Setya Novanto termasuk pemaksaan penyidik terhadap Miryam S. Haryani.

Tidaklah elok sebagai bangsa main kucing-kucingan dalam memberantas korupsi, di satu pihak mendukung pemberantasan korupsi tetapi di pihak lain justru sebaliknya, melindungi.(BS)