Kemendagri Lakukan Sosialisasi Masif Pokja IDI

Kemendagri Lakukan Sosialisasi Masif Pokja IDI

(Dari kiri) Syarif Hidayat dari LIPI, Ramlan dari BPS Sumatera Utara, dan Kaban Kesbangpol Sumatera Utara Suriadi melakukan sosialisasi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Medan, Selasa (14/11). (Foto : Ist)

SHNet, Medan – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan sosialisasi secara masif ke berbagai daerah terkait keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Menurut Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Direktorat Politik Dalam Negeri (Poldagri) Dedy Taryadi sosialiasi paling mutakhir dilakukan di Medan.

Dedy mengatakan, penguatan Pokja IDI di berbagai daerah akan berkontribusi besar dalam perwujudan masyarakat yang demokratis dan pembangunan kesejahteraan yang merata. “Ini bisa menjadi tolok ukur demokrasi yang sedang berjalan di daerah masing-masing,” katanya di sela-sela FGD penguatan Pokja Demokrasi Indonesia di Medan, Selasa (14/11).

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Soedarmo dalam sambutan tertulisnya menyatakan, IDI merupakan agenda tahunan nasional. Hal itu merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Tujuan utama IDI adalah agar pemerintah, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya memiliki alat ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Alat ukur itu kemudian dijadikan sebagai dasar dalam perbaikan pembangunan politik dan demokrasi. Namun, sampai saat ini masih banyak Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta masyarakat yang belum memahami substansi materi, manfaat, serta tujuan IDI.

Beberapa waktu lalu dirilis capaian IDI nasional tahun 2016. Terjadi penurunan skor IDI tahun 2016. Terdapat 3 variabel yang capaiannya masih dalam kategori “buruk”, yaitu variabel Peran DPRD, Peran Partai Politik, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah. (TH)