Kemendagri: Ada Dua Penyakit Politik di Negeri Ini

Kemendagri: Ada Dua Penyakit Politik di Negeri Ini

Ilustrasi/Ist

SHNet, Bogor – Apa yang terjadi dengan tubuh jika di dalamnya banyak penyakit? Tentu saja, aktifitasnya tidak akan normal, tidak bisa menghasilkan hasil yang terbaik, dan bahkan mengakibatkan kematian.

Lantas bagaimana dengan negara yang memiliki banyak penyakit? Tentu saja hasilnya akan mirip tubuh manusia. Jika dianalogikan sebagai tubuh manusia, negara yang sakit akan berdampak pada pelayanan pada masyarakat yang tidak optimal, arah pembangunan dan pencapaian kesejahteraan tidak jelas, bahkan yang paling parah menjadi negara gagal.

Sama seperti manusia, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, ada penyakit yang sedang tumbuh di negara ini. Ia menyebut dua penyakit kronis, yakni politik identitas dan politik uang (money politics). Politik identitas diawali dengan munculnya konflik sosial yang masuk ke ranah politik.

Sementara itu, politik uang dilatarbelakangi keserakahan. Akibatnya, banyak pejabat negara yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal ini bukan saja terjadi di pusat tetapi juga daerah-daerah.

Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. (Foto : Ist)

“Untuk itulah pemerintah mengajak masyarakat termasuk pemilih pemula untuk selalu aktif dalam bidang politik di indonesia agar hal buruk di negara lain tidak terjadi di Indonesia. Marilah pula pemilih pemula mengikuti dinamika pilkada 2018 dan pemilu 2019,” katanya dalam acara eavaluasi kondisi politik dalam negeri di Indonesia, Rabu (29/11), di Bogor.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Kasubdit Implementasi Kebijakan Politik Kemendagri Bangun Sitohang dan Pemimpin Redaksi (Pemred) Kesbang.com, Zulkifli Yakub. Acara itu dihadiri pemuda-pemudi dari wilayah Bogor.

Dalam kesempatan itu ia menambahkan, pentingnya sikap bijak dalam menghadapi arus informasi dan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Ia berharap, teknologi yang ada saat ini lebih dimanfaatkan untuk menyebarkan berita-berita positif yang bisa memberi kontribusi untuk membangun bangsa menjadi lebih maju.

“Informasi hoax harus disaring terlebih dahulu, dan jangan jadikan negara lain sebagai contoh budaya yang dapat diterapkan di Indonesia. Banyak negara hancur akibat mengadopsi budaya atau informasi teknologi negara lain untuk diterapkan di negaranya sendiri. Contohnya, Uni Sovyet dan Negara di Timur Tengah,” katanya. (TH)