Kembalikan Tersangkakan Setnov KPK Didukung Publik

Kembalikan Tersangkakan Setnov KPK Didukung Publik

SHNet, JAKARTA – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat dukungan publik setelah kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Setya Novanto.

Pasca memenangkan gugatan prapedilan di Pengadilan Negeri Jakarta, Jumat, 29 September 2017, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Golkar), kembali ditetapkan sebagai tersangka terhitung 3 Nopember 2017, atas kerugian negara Rp2,4 triliun dalam pengadaan elektronik Kartu Tanda Peduduk (e-KTP), 2011 – 2012.

“Pengumuman KPK mentersangkakan kembali Setya Novanto, orang kuat di republik ini atau yang disebut sebagai kebal hukum, pertanda nyata bahwa Presiden Jokowi tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik manapun untuk mengintervensi tugas KPK membelokan arah penyidikan kasus e-KTP,” kata Petrus Selestinus, Sabtu (12/11/2017).

Di sisi lain KPK tetap “on the track” dan berhasil mempertahankan independensinya dalam menghadapi penyidikan kasus korupsi e-KTP. KPK tidak dapat dipengaruhi dan ditakut-takuti dengan kekuatan apapun secara politik dan hukum.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan kawan-kawan patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya karena tetap kosisten dan persisten menjaga independensi KPK, terutama dalam menghadapi kedigdayaan Setya Novanto yang dengan segala daya upaya (hukum dan medis) mencoba menghindar dari jeratan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Namun KPK tetap bergeming menghadapi segala hambatan secara politik melalui penggunaan hak angket DPR mupun secara hukum melalui Praperadilan, PTUN dan Laporan Polisi ke Bareskrim Polri terhadap Agus Rahardjo dan Saut Sitomorang.

Pengumuman KPK mentersangkakan kembali Setya Novanto untuk kedua kalinya, telah membalikan persepsi publik bahwa Setya Novanto akan lolos secara permanen dari proses hukum di KPK.

“Tidak itu saja, KPK bahkan telah mendapatkan kembali legitimasi publik, politik dan moral yang sangat tinggi karena jutaan rakyat Indonesia menunggu kiprah KPK memerangi kejahatan korupsi tanpa pandang bulu,” ujar Petrus Selestinus.

Publik juga menghendaki agar KPK segera memproses kembali Setya Novanto, menjadikannya tersangka, menahan dan membawa ke persidangan Pengadilan Tipikor untuk membuktikan bahwa hukum sebagai panglima dan tidak ada orang yang kebal hukum di era Presiden Jokowi.

Pemberian status tersangka untuk kedua kalinya kepada Setya Novanto telah berimplikasi kepada tingginya legitimasi politik, hukum dan moral bagi KPK.

Tingginya legitimasi KPK ini harus menjadi momentum untuk segera menangkap dan menahan Setya Novanto segera, juga untuk membongkar dugaan korupsi dalam lingkaran dinasti korupsi Setya Novanto dan aliran dana korupsi e-KTP yang disebut-sebut mengalir ke Partai Golkar, Demokrat dan PDIP tidak kurang dari Rp380 miliar. (Aju)