Ini Prinsip Penggunaan Dana Pemilu Serentak yang Harus Dipatuhi

Ini Prinsip Penggunaan Dana Pemilu Serentak yang Harus Dipatuhi

Ist

SHNet, JAKARTA – Pada tahun 2024 nanti, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak untuk pertama kalinya. Desainnya adalah masyarakat melaksanakan pemilu, baik pemilu lokal maupun pemilu nasional dilaksanakan secara serentak dalam tanggal yang sama.

Pemilu lokal yang dilaksanakan untuk memilih gubernur, bupati, walikota maupun anggota DPRD kropinsi, kabupaten dan kota. Sedangkan Pemilu nasional dilaksanakan untuk memilih presiden, anggota DPR dan DPD. Dengan pemilu yang semuanya berlangsung pada tanggal yang sama ini diharapkan bisa menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Pemilihan kepala daerah, legislatif daerah dan pusat serta pemilihan presiden dapat berlangsung lebih efektif dan efisien dari berbagai sisi.

Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, dalam diskusi publik bertema Model Pembiayaan Pilkada yang Efektif dan Efisien di Jakarta, Senin (7/11) berpendapat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini masih terjadi politik berbiaya tinggi. Politik uang masih belum bisa dihindari.

“Terjadi politik uang dalam bentuk ”ongkos perahu” yang diberikan pasangan calon kepada partai politik yang memang berhak untuk mencalonkan,” katanya. Padahal biaya “ongkos perahu” ini kerap kali tidak sebanding dengan daya dukung partai politik bersangkutan dalam kampanye memenangkan pasangan calon.

Ke depan, pemerintah akan terus mendorong prinsip penggaran pemilu yang efektif dan efisien. Menurut Bahtiar, prisip penggunaan anggaran dari negara dalam pelaksanaan pemilu lokal maupun nasional mencakup tujuh hal. Antara lain komprehensif (menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran), keutuhan anggaran (semua penerimaan dan belanja harus terhimpun dalam dana umum), nondiscretionary appropriation (jumlah yang disetujui harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif).

Selain itu, juga harus periodik (suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan maupun multi tahunan), akurat ((stimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan dan over estimate pengeluaran), jelas (hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak membingungkan) dan terakhir diketahui publik (Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas).

Penggunaan anggaran pemilu (pilkada dan pemilu nasional) kerap jadi masalah. Karena itu, rambu-rambu tersebut mutlak untuk dipenuhi, sesuai dengan perintah undang-undang.

Total hibah dana pilkada tahun 2018 berNPHB (naskah perjanjian hibah daerah) untuk 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota mencapai Rp 15,157 triliun. (IJ)