Ganti Rugi Tak Boleh Dipaksakan

Ganti Rugi Tak Boleh Dipaksakan

Penguasaan Tanah Harus Tertib

Jakarta, 22 November 1973 – Putusan pokok Raker Gubernur yang berakhir Rabu malam dibidang agraria ialah bahwa tanah adalah modal utama pembangunan. Adalah nonsense untuk pembangunan tanpa pengelolaan tanah yang baik.

Hal itu diungkapkan seorang pejabat Departemen Dalam Negeri selesai penutupan Raker itu Rabu menjelang tengah malam.

Tanah kota dan desa
Dalam masalah tanah ini pertama adalah penelitian dibidang hukumnya, karena itu perlu ditelaah kembali mana bagian yang masih sesuai dan mana yang perlu diselaraskan.

Ia memberi contoh bahwa antara tanah perkotaan dan tanah pedesaan harus mempunyai keseimbangan. Tanah perkotaan seharusnya berfungsi pada bidang service (pelayanan) sedang pedesaan pada bidang produksi.

Adalah kurang tepat bila tanah di desa diperuntukkan untuk bangunan sekolah padahal tanah itu sangat cocok untuk tanaman tembakau sedang untuk sekolah masih dapat dicari tanah lain, katanya memberi contoh.

Harus tertib
Untuk perkotaan, prinsip pelayanan tidak boleh berakibat merugikan rakyat. Jangan karena membangun pasar masyarakatnya dirugikan atau tanahnya digusur, tanpa pemberian ganti rugi yang layak.

Masalah ganti rugi katanya harus sebagai hasil musyawarah dan apabila pihak masyarakat merasa dirugikan dapat mengajukan ke pengadilan.

Pokoknya pihak pengambil allih tidak boleh menggunakan wewenangnya tanpa mengindahkan segi demokrasi, konstitusi dan hukum.

Pemberian ganti rugi pengambilan tanah untuk kepentingan umum memang diakui oleh hukum positif, kata pejabat ini, hanya pelaksanaannya perlu diatur demi kepentingan umum dan kepastian hukum. Ia menyebut bahwa instruksi Presiden baru-baru ini yang telah memberikan limitasi juga termasuk dalam rangka ini, katanya.

Arti layak
Jadi ganti rugi katanya adalah apa yang menjadi harga yang layak, layak diterima secara wajar oleh rakyat. Layak itu kalau di kota besar berubah-ubah, karena itu selalu perlu dimusyawarahkan.

Dikatakan selanjutnya bahwa kita tetap menghargai hukum adat seperti termaktub dalam UUPA sebab umumnya rakyat Indonesia punya hubungan atau masih bersifat magis religius dengan tanahnya. (SH)