Direktur Poldagri Minta Rakyat Awasi Penyelenggara Pemilu

Direktur Poldagri Minta Rakyat Awasi Penyelenggara Pemilu

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, saat ini tengah dilalukan seleksi terhadap jajaran penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, rakyat diharapkan ikut berpartisipasi pada proses seleksi penyeleggara pemilu di daerah, serta mendukung kinerjanya.

“Saat ini ada lembaga yang dapat memberhentikan KPU dan Bawaslu jika terbukti melakukan pelanggaran, lembaga itu adalah DKPP yang memiliki kewenangan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu,” kata Bahtiar .pada Rakor, Evaluasi dan Pemantauan Seleksi Penyelenggara Pemilu, Senin (6/11), di Bogor.

Menurut Bahtiar, salah satu sumber masalah dari pelaksanaan pilkada dan pemilu selama ini adalah penyelenggara pemilu yang tidak netral dan profesional. “Untuk itulah masyarakat memegang peran penting untuk mengawasi kinerja penyelenggara pemilu.,” katanya.

Ia mencontohkan kasus pilkada tolikara. Sejak pemilihan tahap I mereka sudah melakukan gugatan ke MK, sehingga dilakukan pemungutan ulang di beberapa distrik. Saat Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan dikeluarkan, pihak yang kalah melakukan penolakan dan berindak anarkis hingg berujung pada pengerusakan kantor Kemendagri.

Hal ini salah satu penyebabnya penyelenggara pemilu yang tidak profesional dan masyarakat yang tidak siap dengan Pilkada Langsung. Bahtiar mengharapkan, pengalaman Pilkada DKI Jakarta tidak terulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur pada pilkada 2018.

Akibat persiapan pilkada DKI Jakarta yang banyak masalah SARA (suku, agama, ras), nilai IDI DKI Jakarta turun. “Memang pasal 18 UUD 1945 menyebutkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan secara demokratis. Demokratis bisa dimakna pemilihan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya masalah akibat Pilkada langsung bukan tidak mungkin UU nya akan direvisi menjadi Pilkada tidak langsung melalui DPRD, yang pernah dilaksanakan sebelumnya,” katanya. (TH)