Direktur Poldagri : Kenaikan Banpol Untuk Hilangkan Politik Uang

Direktur Poldagri : Kenaikan Banpol Untuk Hilangkan Politik Uang

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Pemerintah berencana menaikkan bantuan keuangan pada partai politik (banpol) melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini masih menunggu tanda tangan presiden. Kenaikan banpol tersebut diharapkan bisa menghilangkan politik transaksional yang selama ini terjadi.

Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, selain menaikkan anggaran, pemerintah juga menyiapkan tata cara pengelolaannya supaya transparan. “Yang utama harapannya bisa menghilangkan praktik politik transaksional dan politik uang,” katanya kepada SHNet.

Kemendagri rencananya menaikkan anggaran partai politik (parpol) hampir 10 kali lipat. Bantuan keuangan parpol yang semula hanya Rp 108 per suara sah akan dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Menurut Bahtiar, transparansi diperlukan supaya bantuan keuangan parpol digunakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Rencananya, bantuan keuangan parpol di tingkat nasional Rp 1.000 per suara sah, tingkat provinsi Rp 1.200, dan Rp 1.500 untuk Kabupaten/Kota, atau disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai turunan atas RPP tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No 6 Tahun 2017. “Pemerintah memiliki sejumlah alasan untuk menaikkan bantuan keuangan parpol. Bantuan itu untuk meningkatkan volume dan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya parpol,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan peningkatan bantuan keuangan parpol ini diharapkan tercipta desentralisasi kewenangan di internal parpol. Sehingga, parpol lebih inovatif dan mandiri. “Hal ini juga bisa untuk mendorong usaha revitalisasi pola rekruitmen dan promosi kader parpol untuk mencapai jenjang karir politik,” katanya.

Bantuan keuangan parpol ini beberapa kali mengalami perubahan sejak reformasi. Berdasarkan PP No 51 Tahun 2001, bantuan keuangan parpol sebesar Rp 1.000 persuara sah. Namun, aturan tersebut diubah melalui PP No 29 Tahun 2005. Bantuan keuangan diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD sebesar Rp 21 juta perkursi pertahun.

Adapun Permendagri No 6 Tahun 2017 menyebutkan, bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (TH)