Cahyo Ariawan Dipercaya Mendagri Urus Etika Politik

Cahyo Ariawan Dipercaya Mendagri Urus Etika Politik

Ist

SHNet, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat pejabat baru eselon II, III, dan IV. Surat pengangkatan tersebut dikeluarkan pada 13 November 2017.

Melalui surat tersebut Mendagri mengangkat 94 orang untuk eselon II dan II, serta dua orang untuk eselon IV. Salah satu nama yang diangkat oleh Mendagri adalah Cahyo Ariawan sebagai Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik pada Direktorat Poldagri Direktorat Jenderal Polpum.

Siapa Cahyo? Cahyo adalah salah satu konseptor penyusunan Undang Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pria ini menyukai humor dan ramah. Inovatif, mengikuti perkembangan informasi, kekinian atau istilah ngetrennya “zaman now”. Itu dibuktikan dari beberapa media sosial (medsos) yang ia miliki.

Tak seperti kebanyakan orang pemilik medsos yang biasanya hanya digunakan untuk “memamerkan” aktifitas pribadi atau narsis, Cahyo menggunakan medsosnya untuk menyebarkan informasi dari Direktorat Poldagri supaya diketahui publik.

“Ini loh facebook saya. Semua kegiatan sosialisasi saya viralkan kembali lewat facebook. Teman saya kan banyak, nanti kesbang lainnya baca, jadi bisa disebarkan lagi,” katanya kepada SHNet ketika bertandang ke ruangannya beberapa waktu lalu.

Di Facebook itu memang tampak jelas banyak terpampang foto-foto aktifitas sosialisasi sekaligus link-link berita terkait, khususnya berita-berita tentang pendidikan etika dan budaya politik. “Cuma saya masih belum tahu bagaimana membuat lead berita biar kayak wartawan-wartawan itu. Saya sih suka tulis menulis, saya pengin begitu (seperti wartawan-red),” katanya sambil tertawa.

Meski menyukai humor, dia langsung akan berubah 180 derajat menunjukkan muka serius ketika sudah bicara soal materi UU Pemilu, demokrasi, ataupun etika pejabat negara. Dalam sebuah acara seminar yang digelar di Jakarta, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Ryas Rasyid mengatakan, keberadaan subdit yang mengurusi etika politik merupakan terobosan Kemendagri. Padahal, secara nasional etika dan budaya politik belum diatur.

Dulu, saat ia menjadi menteri, Ryas pernah mengajukan etika politik diatur dalam UU. Ini karena selama ini politikus tidak memiliki etika politik. Akibatnya, tak ada politikus di negeri ini yang mendapat sanksi atau merasa bersalah ketika membuat pernyataan yang menciderai perasaan rakyat. “Harus kita apresiasi karena Kemendagri berani membuatnya. Ini merupakan terobosan,” katanya. (TH)