Bubarkan Parpol yang Tidak Bisa Mandiri

Bubarkan Parpol yang Tidak Bisa Mandiri

Ilustrasi/Ist

SHNet, Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan bantuan keuangan pada partai politik (parpol) mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Yossi Suprapto, seorang pengamat sosial dari Yogyakarta mempertanyakan logika yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan itu.

Menurut Yossi, pemerintah seharusnya menggunakan logika bisnis yang umum untuk parpol. Jika sebuah usaha tidak bisa mendapatkan uang, perusahaan yang mengelola usaha tersebut dinyatakan bangkrut. “Kalau bisnis gak jalan kenapa tidak dinyatakan bangkrut saja? Kok pemerintah/rakyat yang harus menanggung. Bubarkan saja parpol yang tidak bisa mandiri,” katanya kepada SHNet, Senin (6/11).

Changkai, seorang warga yang tinggal di daerah Yogyakarta juga menyampaikan ketidaksetujuannya dengan rencana pemerintah menaikkan bantuan keuangan parpol. “Dinaikkan 1000 kali pun watak politikus feodal tetap saja ngutil,” ujarnya.

Pemerintah berencana menaikkan bantuan keuangan partai politik (parpol) hampir 10 kali lipat atau lebih dari 900 persen dibandingkan sebelumnya. Saat ini, parpol pemenang pemilu mendapatkan bantuan Rp 108 persuara sah. Namun, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah diajukan ke Presiden, bantuan keuangan parpol adalah Rp 1.000 persuara sah.

Menurut Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bahtiar kepada SHNet, RPP tersebut merupakan revisi atas PP No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol. “Sebagai penjabaran atas PP itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Permendagri No 6 Tahun 2017,” katanya.

Plt Kasi Peserta Pemilu Direktorat Politik Dalam Negeri Andi M Yusuf menjelaskan, RPP bantuan keuangan parpol saat ini tinggal menunggu persetujuan presiden. Bantuan keuangan parpol di tingkat nasional sebesar Rp 1.000 persuara sah, sementara tingkat provinsi Rp 1.200 persuara sah, dan Rp 1.500 persuara sah.

Bahtiar menambahkan, pemerintah memiliki sejumlah alasan untuk menaikkan bantuan keuangan parpol.Bantuan itu untuk meningkatkan volume dan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya parpol.

Selain itu, tercipta desentralisasi kewenangan internal parpol, sehingga parpol lebih inovatif dan mandiri. Bahtiar juga menilai, bantuan keuangan bisa untuk mendorong usaha revitalisasi pola rekruitmen dan promosi kader parpol untuk mencapai jenjang karir politik. “Yang utama harapannya bisa menghilangka praktik politik transaksional atau politik uang,” ia memaparkan.

Bantuan keuangan parpol ini beberapa kali mengalami perubahan sejak reformasi. Berdasarkan PP No 51 Tahun 2001, bantuan keuangan parpol sebesar Rp 1.000 persuara sah. Namun, aturan tersebut diubah melalui PP No 29 Tahun 2005. Bantuan keuangan diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD sebesar Rp 21 juta perkursi pertahun.

Adapun Permendagri No 6 Tahun 2017 menyebutkan, bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (TH)