Bagaimana Bawaslu Memodernisasi Partai Politik?

Bagaimana Bawaslu Memodernisasi Partai Politik?

Ist

SHNet, JAKARTA – Implementasi administrasi pemilu mendapatkan tantangan paska pengajuan gugatan 10 partai atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Satu pertanyaan penting yang layak diajukan atas hal ini, yaitu dapatkah proses penanganan pelanggaran –faktanya tidak an sich penanganan pelanggaran semata- yang sedang berjalan mampu menjawab kebutuhan administrasi pemilu yang berbasis pada penghormatan hak konstitusionalitas, pengedepanan prinsip hukum, dan azas-azas umum pemerintahan yang baik?

Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Daniel Zuchron, di Jakarta, Senin (13/11) mengatakan pada dasarnya dimensi administratif pemilu memiliki pengertian sangat luas. Hal itu meliputi serangkaian prosedur, tata cara, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi kepemiluan dalam setiap tahapan. “Dengan kompleksitas dimensi yang begitu luas, penyelenggara pemilu hendaknya bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, sangat bijak jika Bawaslu sebagai pihak otoritas tidak memunculkan preseden yang secara simbolik mengesankan administratif pemilu menjadi gamang dan tidak konsisten,” katanya.

Kewenangan penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu, yang prosesnya sedang berjalan, dapat saja diterima oleh semua pihak. Langkah itu merupakan upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi. Namun, ke depan perlu diperhatikan bagaimana hasil dari proses ini dapat dijadikan pembelajaran penting dalam memperkuat pelaksanaan prinsip administrasi pemilu dan mempertegas batasan administratif pemilu itu sendiri. Misalnya, perbuatan apa saja yang dapat dianggap melanggar ataupun mencederai prinsip administrasi pemilu, baik dari aspek prosedur, tata cara, dan mekanisme.

Pada sisi lain, katanya, layak diajukan pertanyaan kepada partai politik yang lakukan gugatan. Apakah selama ini telah membangun mekanisme organisasi modern, yang dicirikan dengan tertib tata kelola administrasi dan kelembagaan? Termasuk di dalamnya keniscayaan bagi partai politik untuk beradaptasi dengan dinamika masa dan ciri organisasi modern, yaitu tertib organisasi dan penerapan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Sistem informasi partai politik (SIPOL) sebagai sebuah instrumen kebijakan tidak sekadar bertujuan untuk mempermudah kerja tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik Pemilu 2019, baik bagi KPU maupun partai politik. Dampak dari kebijakan ini justru dapat mengarah pada pelembagaan partai politik sebagai organisasi modern. SIPOL membantu partai politik dalam menyusun, memelihara, dan mengembangkan basis data internal partai yang selama ini luput dikelola, kecuali pada masa jelang pelaksanaan pemilu.

Data keanggotaan partai yang terekam dalam SIPOL merupakan informasi penting dan berguna, tidak saja bagi partai dan penyelenggara, termasuk pemangku kepentingan lainnya. Basis data parpol yang tersedia, bahkan perlu didorong penerapannya sebagai suatu model dan standar di internal masing-masing partai.

Pentingnya basis data tersebut dapat digunakan sebagai base line penyusunan kebijakan yang mengarah pada pelembagaan organisasi modern partai, misalnya dari aspek pemetaan dan penentuan derajat organisasi masing-masing parpol. Bahkan bisa menjadi stimulus bagi penyusunan kebijakan dan formula model bantuan keuangan parpol dari negara. Misalnya jumlah keanggotaan partai dan besaran sumbangan internal yang terdokumentasi, sebagai pijakan dalam kebijakan matching fund(IJ)