Anggaran Besar, Hasil Pilkada Belum Maksimal. Mengapa?

Anggaran Besar, Hasil Pilkada Belum Maksimal. Mengapa?

Ketiga dari kiri, Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Bahtiar. (Foto: Kemendagri)

SHNet, JAKARTA – Politik uang dalam pelakasanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) masih belum bisa dihindari. Hal itu mengakibatkan biaya politik dalam pilkada mejadi sangat tinggi.

Menurut Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, politik uang pertama yang paling terlihat dalam pilkada adalah ketika membiaya partai politik sebagai “ongkos perahu”.

“Terjadi politik uang dalam bentuk ”ongkos perahu” yang diberikan pasangan calon kepada partai politik yang memang berhak untuk mencalonkan,” kata Bahtiar dalam diskusi publik bertema Model Pembiayaan Pilkada yang Efektif dan Efisien di Jakarta, Senin (7/11).

Padahal biaya “ongkos perahu” ini kerap kali tidak sebanding dengan daya dukung partai politik bersangkutan dalam kampanye memenangkan pasangan calon.

Akibat jual-beli dukungan partai politik, tak jarang terjadi ketegangan dan bahkan perpecahan di internal partai politik. Bisa jadi pemberian dukungan tidak bulat atau karena perbedaan pandangan karena ada calon lain yang juga menginginkan dukungan partai tersebut.

“Akibatnya, parpol menjadi lemah sehingga mereka gagal memperjuangkan kepentingan anggota,” kata Bahtiar.

Ia berpendapat pencalonan yang hanya mempertimbangkan “ongkos perahu”bisa mengecewakan masyarakat karena calon yang diinginkan tidak masuk daftar calon. Inilah yang menyebabkan masyarakat apatis terhadap pilkada sehingga partisipasi pemilih menurun.

Hal ini merupakan kerugian bagi demokrasi sebab biaya yang dikeluarkan begitu besar, namun hasil yang diperoleh tak sebanding.

Padahal tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran, memperkuat demokrasi di tingkat lokal yang diharapkan akan melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas di daerahnya.

Selaian itu, juga meningkatkan partisipasi rakyat yang selama ini dirasakan menurun di dalam setiap pelaksanaan pilkada serta menjadi langkah awal untuk menata pelaksanaan pemilu serentak baik pemilu tingkat nasional maupun pemilu tingkat daerah. (IJ)