Akan Dinaikkan, Kemendagri Ingatkan Banpol Harus Dikelola Secara Transparan

Akan Dinaikkan, Kemendagri Ingatkan Banpol Harus Dikelola Secara Transparan

Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar (kiri) menyerahkan cindera mata kepada Wakil Bupati Anambas Abdul Haris, di sela-sela acara sosialisasi Permendagri No 6 Tahun 2017 di Anambas, Selasa (14/11),. Bahtiar mengatakan kenaikan bantuan keuangan untuk parpol harus diikuti dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. (Foto : Ist)

SHNet, Anambas – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berencana menaikkan anggaran partai politik (parpol) hampir 10 kali lipat. Bantuan keuangan parpol yang semula hanya Rp 108 per suara sah akan dinaikkan menjadi Rp 1.000 per suara sah.

Meski demikian, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Bahtiar mengingatkan, bantuan keuangan itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Ini supaya bantuan keuangan parpol digunakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Menurutnya, saat ini, rencana kenaikan tersebut menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam RPP tersebut disebutkan bantuan keuangan parpol di tingkat nasional Rp 1.000, tingkat provinsi Rp 1.200, dan Rp 1.500 untuk Kabupaten/Kota.

Sebagai turunan atas RPP tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No 6 Tahun 2017. ““Pemerintah memiliki sejumlah alasan untuk menaikkan bantuan keuangan parpol. Bantuan itu untuk meningkatkan volume dan mutu kaderisasi parpol yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya parpol,” ujarnya saat melakukan sosialisasi Permendagri No 6 Tahun 2017, pada 14-15 November, di Anambas.

Dia menambahkan, dengan peningkatan bantuan keuangan parpol ini diharapkan tercipta desentralisasi kewenangan internal parpol. Sehingga, parpol lebih inovatif dan mandiri. “Hal ini juga bisa untuk mendorong usaha revitalisasi pola rekruitmen dan promosi kader parpol untuk mencapai jenjang karir politik,” katanya.

Bantuan keuangan parpol ini beberapa kali mengalami perubahan sejak reformasi. Berdasarkan PP No 51 Tahun 2001, bantuan keuangan parpol sebesar Rp 1.000 persuara sah. Namun, aturan tersebut diubah melalui PP No 29 Tahun 2005. Bantuan keuangan diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD sebesar Rp 21 juta perkursi pertahun.

Adapun Permendagri No 6 Tahun 2017 menyebutkan, bantuan keuangan diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD, yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (TH)