Warga Perbatasan Kalimantan Barat Tolak Transmigrasi

Warga Perbatasan Kalimantan Barat Tolak Transmigrasi

Ist

SHNet, PONTIANAK – Dua Kepala Desa di Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, menolak dijadikan lahan transmigrasi, karena hanya akan membuat masyarakat lokal menjadi tersingkir dalam peradaban sosial dan ekonomi.

Kepala Desa Sungkung II, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Amir dan Kepala Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Gak Mulyadi, dikonfirmasi terpisah, Jumat (6/10) mengatakan, penolakan lebih disebabkan karena etika yang tidak ada sopan santun dengan masyarakat setempat.

Desa Sungkung II dan Desa Suruh Tembawang, merupakan wilayah yang bertetangga langsung, dan berhadapan langsung pula dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia.

“Ada petugas datang memberi tahu, di salah satu dusun yang saya bawahi sudah ditetapkan menjadi lahan transmigrasi. Karena tidak ada sosialisasi sebelumnya, saya tolak mentah-mentah. Sebagian masyarakat di Desa Suruh Tembawang langsung beraksi sangat negatif begitu ada wilayahnya bakal dijadikan lokasi transmigrasi,” kata Gak Mulyadi.

Amir mengakui sudah berkali-kali petugas dari instansi teknis agar wilayahnya dijadikan lahan transmigrasi, tapi selalu ditolak, karena kesannya terlalu mengistimewakan masyarakat pendatang.

Diungkapkan Amir, program transmigrasi ditolak, karena masyarakat pendatang langsung mengantongi lahan bersertifikat gratis 2,5 hektar tiap kepala keluarga, sementara masyarakat lokal tidak diperhatikan sama sekali masalah status kepemilikan lahan.

Baik Amir maupun Gak Mulyadi, sangat berterimakasih kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, karena sejak tahun 2015, telah menungaskan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, serta didukung Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk membangun jalan paralel perbatasan yang diharapkan rampung tahun 2019 mendatang.

“Tapi tolong dibarengi pula dengan penerapan pembangunan yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat lokal, agar tidak menimbulkan masalaha di kemudian hari,” kata Amir.

Menurut Amir, sejak awal program transmigrasi telah dipandang sangat negatif dari masyarakat di perbatasan Provinsi Kalimantan Barat, karena terlalu mengistimewakan pendatang.

Salah satu dari 50 rekomendasi Seminar Nasional Hutan Adat, Tanah Adat dan Identitas Lokal dalam Integrasi Nasional, digelar Panitia Pekan Gawai Dayak Provinsi Kalimantan Barat ke-XXXII Tahun 2017 di Pontianak, Senin, 22 Mei 2017, adalah menolak keras rencana penempatan 1 juta Kepala Keluarga transmigrasi di sepanjang perbatasan darat di Kalimantan dengan Malaysia. (Aju)