Verifikasi Hanya bagi Partai Politik Baru

Verifikasi Hanya bagi Partai Politik Baru

Ilustrasi

SHNet, Jakarta – Terdapat 12 partai politik yang lolos verifikasi saat Pemilu 2014, yang menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, tidak perlu lagi mengikuti verifikasi untuk Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan 12 parpol peserta Pemilu 2014 telah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa 12 partai hanya akan didata dan diteliti secara administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan.

“Alat ukur verifikasi sama dengan sebelumnya. Hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti pemilu sebelumnya,” kata Tjahyo.

Tjahjo mengungkapkan bahwa pada Pemilu 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Apabila 61 parpol itu ingin menjadi peserta Pemilu 2019, maka wajib menjalani verifikasi ulang termasuk bagi parpol baru.

“Mutlak dilakukan verifikasi terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu, namun lebih pada percepatan proses efisiensi dan efektivitas proses verifikasi,” ujar Tjahjo.

12 parpol yang lolos verifikasi saat Pemilu 2014 yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya. Selanjutnya yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Berikut bunyi Pasal 173 UU No.7/2017, sebagai berikut:

(1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

(2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 5O% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan – dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. (Ida)