Tidak Mungkin Kembali Ke Orde Baru

Tidak Mungkin Kembali Ke Orde Baru

Ilustrasi/Ist

JAKARTA – Peraturan Pemerintah (Perppu) No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah disetujui DPR menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna, dengan 7 fraksi menyetujui dan tiga fraksi menolak.

Penolakan itu adalah bagian dari demokrasi. Tentu saja alasan-alasannya sesuai dengan pandangan fraksi-fraksi. Namun semuanya untuk kebaikan bangsa dan Negara Kesatuan RI, sebagaimana diungkapkan dalam pandangan fraksi-fraksi tersebut.

Terlepas dari setuju atau tidak setuju maupun dengan catatan, Perppu tersebut adalah suatu kebutuhan mendesak, dengan kata lain bahwa kita dalam keadaan genting yang memaksa. Sebab apaila dibiarkan akan menjadi masalah besar di kemudian hari.

Sudah sering kita dengan kritikan yang secara terang-terangan menentang kebijakan pemerintah atas nama organisasi termasuk menentang dan ketidak setujuan terhadap NKRI, Pancasila, UUD 1945, serta mulai memudarnya solidaritas sesama anak bangsa sehingga tidak lagi mencerminkan ke-bhinneka tunggal ika-an.

Memang UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas telah ada, tetapi dalam penerapannya dirasakan lemah oleh pemerintah sehingga perlu diganti. Sebenarnya adalah suatu keharusan untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Sebab kelihatannya, niat baik pembentuk UU No. 17 Tahun 2013 tersebut belum mengantisipasi adanya perkembangan global yang memiliki imbas ke dalam negeri. Pemerintah era sebelumnya juga kelihatannya abai atau lalai dalam mengantisipasi perkembangan.

Dengan demikian, pertumbuhan demokrasi ke-ormasan itu telah mengancam dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kepribadian bangsa. Sudah ada organisasi yang berani mengoreksi pemerintah di luar rambu-rambu konstitusi seolah lebih bertanggung jawab dari pemerintah dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Bahkan, aparat penegak hukum bukan lagi pengayom dan pelindung masyarakat.

Wacana dan perdebatan sekitar lahir dan berlakunya Perppu tersebut telah selesai dan berakhir dengan disetujuinya menjadi UU oleh DPR. Berbagai kritik dan pandangan tentang kelemahan Perppu dan kekhawatiran dalam penerapannya sudah didengarkan. Demikian juga catatan-catatan dari beberapa fraksi yang diminta untuk diperbaiki adalah suatu hal yang wajar.

Kita yakin bahwa tidak ada niat pemerintah membungkam demokrasi dengan Perppu itu, tidak ada peluang kembali ke era Orde Baru dengan dua partai (PPP dan PDI), dan satu organisasi sosial politik yaitu Golongan Karya (Golkar) yang menguasai sampai 73 % kursi di DPR, yang didukung oleh ABRi (TNI-Polri) serta aparatur Pemerintah dengan Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri).

Sekarang telah ada 10 partai yang memiliki kursi di DPR, TNI telah terpisah dari Polri dan orsospol Golkar telah menjadi parpol dan sama dengan partai lain, sehingga tipis kemungkinan Pemerintah Jokowi-JK menjadikan Perpu untuk meredam lawan-lawan politiknya.

Dalam kaitan itu pulalah, kita berharap agar elit politik dan tokoh partai serta para anggota DPR untuk melihat kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral apalagi golongan, sehingga tidak memberikan komentar yang melemahkan semangat membangun.

Marilah menggunakan saluran demokrasi dan prose hukum apabila ada yang perlu diselesaikan, sebab adalah aneh apabila tokoh partai, anggota DPR serta tokoh bangsa ikut-ikutan unjuk rasa ke jalan-jalan.

Ada juga baiknya para tokoh nasional dan negarawan merenung kembali, proses pemeliharaan keadaan bangsa ini hingga bisa seperti sekarang ini, tiba pada suatu situasi yang kondusif, jangan lagi diciderai. Perbedaan pendapat adalah biasa, tetapi tidak harus saling menghujat.

Persaingan politik dalam meraih simpati dan suara rakyat sesuai peraturan perundang-undangan adalah wajar menjelang pemilihan umum, sehingga kalau ada yang tidak beres atau kalau ada yang lebih mampu melakukan yang terbaik untuk masyarakat, nusa dan bangsa dalam kerangka NKRI, Pancasila dan UUD 1945, silahkan menggunakan pesta demokrasi sekali lima tahunan itu.

Setiap pemerintahan di manapun di dunia ini pasti ada kekurangannya dan keterbatasannya. Apabila ada yang hendak mengoreksi kekurangan itu terbuka sarana untuk menyalurkannya sesuai dengan tatanan kenegaraan yang ada, dan berikanlah kesempatan kepada Pemerintah untuk menyelesaikan fungsi-tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya selama lima tahun masa bhaktinya. (BS)