Siapakah Penyelenggara Pemilu ?

Siapakah Penyelenggara Pemilu ?

ilustrasi-pemilu

SHNet, Jakarta – Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Selanjutnya, penyelenggara pemilu ini diatur dalam Buku Kedua UU No.7/2017, dimana Bab I mengatur tentang KPU dimulai dari Pasal 6 sampai Pasal 88, Bab II tentang Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimulai Pasal 89 sampai Pasal 154, dan Bab III tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimulai dari Pasal 155 hingga Pasal 166.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Repubblik Indonesia.

Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 155 ayat (2) berbunyi: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.”  

Keanggotaan DKPP terdiri atas: 1 (satu) orang ex officio dari unsur KPU, 1 (satu) orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat. Keanggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat, diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan, usulan tentang keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden. (Ida)