Siapa Menyusul Bupati Nganjuk?

Siapa Menyusul Bupati Nganjuk?

Ilustrasi/www.worldbulletin.net

JAKARTA – Presiden Joko Widodo sendiri telah mengingatkan gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia agar tidak main-main dengan anggaran serta tidak usah takut dengan OTT (Operasi Tangkap Tangan), “Tidak usah takut di OTT, kalau tidak ngapa-ngapain”.

Tapi, tidak lama berselang, Bupati Nganjuk kena OTT dan dicokok KPK beserta 14 orang lainnya di Jakarta dan Nganjuk. Kurang apa pencegahannya? Presiden sendiri sudah memperingatkan bahwa dia tidak bisa menghentikan KPK untuk melakukan OTT, kalau para pejabat negara aparat pemerintah korupsi.

Bukan salah KPK kalau Taufiqurrahman ter-OTT, karena Bupati Nganjuk bukan anak asuh KPK yang harus dituntun dan dipapah untuk tidak bertindak agar tidak korupsi. Apalagi, Bupati Nganjuk sudah pernah dijadikan Tersangka oleh KPK.

Tetapi karena gugatan Praperailannya dikabulkan Pengadilan, dia lolos dari lubang jarum ke-koruptor-an. Sebagai orang yang memiliki nurani, seharusnya dia hati-hati dan tidak lagi terantuk untuk kali berikutnya. Dan ternyata dia semakin jauh melangkah, bravo KPK, selamat, dan siapa menyusul?

Dalam pemberantasan korupsi, Presiden selain menyiapkan sistem agar tidak banyak yang terkena OTT sebagaimana dijanjikan di depan Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia beberapa waktu lalu, kelihatannya tidak efektif, sama seperti anjuran perlunya revolusi mental.

Pelaku korupsi itu kebanyakan Pejabat Negara, Aparatur Sipil Nasional, anggota Dewan. Ssampai sekarang kelihatannya mereka belum melakukan revolusi mental atau belum seluruhnya berubah dari hidup ke-serakah-an dan ke-rakus-an ke kehidupan yang tertib dan disiplin.

Buktinya Bupati Nganjuk ternyata baru saja keluar dari hadapan Presiden sudah tertangkap. Mungkin kalau semua pejabat itu disadap, tidak hanya Tufiqurrahman yang terkena.

Para pengkritik KPK juga menurut hemat kita belum me-revolusi mental-nya, karena sering menyalahkan KPK tanpa melihat apa yang dilakukan orang-orang yang kena OTT. Sebab, tidak mungkin seseorang di OTT, kalau dia tidak menerima atau memberi suap.
Perjalanan bangsa ini masih panjang agar bebas dari korupsi.

Penangkapan Bupati Nganjuk dapat dijadikan sebagai pendorong bagi Pemerintahan Jokowi-JK mengijinkan pembentukan Densus Topikor oleh Mabes Polri. Tingggal kordinasi saja dalam pembagian tugas dengan KPK.

Serta mereformasi Kejaksaan Agung sebagai Penuntut Umum. Sebab, kalau Densus Tipikor bergerak secara simultan di seluruh Indonesia, Kejaksaan harus sudah siap juga.
Demikian juga perlu pembentukan Kejaksaan Negeri bersamaan dengan Polres, yang sampai sekarang belum merata. Misalnya Kejaksaan Negeri Jayawijaya di Wamena, masih memiliki wilayah kerja delapan Polres.

Selain mempersiapkan Kejaksaan juga barangkali penyiapan sarana penunjang seperti angkutan, rumah tahanan dan lembaga pemasyarkatan yang sekarang saja sudah overcapacity.

Kasus OTT Bupati Nganjuk itu juga mungkin dapat dijadikan bahan oleh Panitia Khusus Hak Angket KPK untuk merampungkan tugas-tugasnya dan menyudahi “menggerogoti” KPK dengan tidak memanggil-manggil Komisioner dan unit-unit kerjanya.

Kita mengimbau Anggota DPR yang terhormat, secara terhormatlah berbuat menyelamatkan keuangan negara ini dengan mendukung KPK untuk memberantas korupsi. Mereka harus menyumbangkan hal-hal yang baik untuk perbaikan pemberantasan korupsi.

Penguatan KPK jangan ditunda-tunda lagi dan merelakan proses hukum berjalan wajar sesuai hukum yang berlaku. KPK sebagai institusi yang dibentuk UU salah satunya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, hendaknya tidak menutup mata terhadap kritik terutama atas kekurangan yang ditemukan Pansus Hak Angket KPK DPR RI.

Tentu kepada KPK, UU tidak memberikan kewenangan untuk melanggar UU dan Hak azasi manusia dalam penyidikan, penyidikan dan penuntutan demikian juga dalam pengumpulan barang bukti, termasuk penyadapan.

Masyarakat mendukung KPK dengan harapan transparan dan runut dalam menangani kasus korupsi, dan sebaiknya menghindar dari anggapan masyarakat bahwa OTT juga pilih bulu, pilih kasih, dan paling “kejam” lagi jangan sampai dianggap OTT sebagai alat politik.

Kita memang tahu bahwa KPK bukan alat politik dan kekuasaan. Tetapi harus disadari bahwa OTT adalah “kerja senyap”, kalau tanpa parameter bisa ditafsirkan untuk tujuan tertentu di luar pemberantasan korupsi itu sendiri. Maju terus KPK. (BS)