Setya Novanto Tidak Bisa Gugat Pencekalan KPK

Setya Novanto Tidak Bisa Gugat Pencekalan KPK

Setya Novanto / ist

SHNet, Jakarta – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Seletinus, menegaskan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI, Setya Novanto, tidak bisa melayangkan gugatan praperadilan atas keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencegah kepergiannya ke luar negeri.

Pasca memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapan tersangka korupsi pengadaan elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Kementrian Dalam Negeri 2011 – 2012 senilai Rp2,6 triliun, pada Jumat, 29 September 2017, Setya Novanto, kemudian menggugat keabsahannya untuk tidak boleh pergi ke luar negeri selama 6 bulan ke depan.

“Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Hatta Ali, KY dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Pers dan masyarakat diminta untuk mengawasi,” kata Petrus Selestinus, Minggu (22/10/2017).

Pengawasan secara sunggh-sunghuh dan/atau mengingatkan hakim-hakim pada semua tingkatan pada seluruh Badan Peradilan di Indonesia untuk berhati-hati dalam menggunakan asas “Kebebasan Hakim” dan tetap menjunjung tinggi Prinsip-Prinsip Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Menurut Petrus Selestinus, jangan karena demi melindungi kepentingan seseorang kuat dan kaya secara ekonomi dan politik, lantas Prinsip Hukum dan Rasa Keadilan Publik harus dikorbankan dengan menciptakan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang kontroversial yang tidak berpihak pada rasa keadilan publik.

Dikatakan Petrus Selestinus, semua pihak juga tahu bahwa, tindakan Pencekalan Dirjen Imigrasi terhadap Setya Novanto adalah merupakan pelaksanaan dari perintah KPK kepada instansi yang terkait Cq. Dirjen Imigrasi untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri demi kepenetingan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

Maka tindakan pencekalan terhadap Setya Novanto termasuk bagian dari tindakan Kepolisian atau sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang saksi atau tersangka dalam rangka Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.

“Sehingga kewenangan untuk menguji keabsahannya adalah menjadi domain secara “dominus litis” Hakim Praperadilan bukan bukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili,” ujar Petrus Selestinus. (Aju)