Setya Novanto, Tidak Ada Aral Merintangi

Setya Novanto, Tidak Ada Aral Merintangi

Setya Novanto / ist

SHNet, Jakarta – Polemik tentang kebangkitan kembali PKI dan paham komunis dengan nonton bersama film penghianatan G-30-S/PKI tahun 1965 serta isu rencana pembelian senjata 5000 pucuk illegal kelihatannya akan segera tergeser dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar.

Seperti diketahui Setya Novanto ketika menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (FPG) di DPR dan Bendahara Partai Golkar diduga turut berperan dalam proses pengadaan Kartu Tanda Penduduk electronic (E-KTP) dengan anggaran Rp. 5,9 triliun. Ada dugaan korupsi dalam proyek itu dan merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun. KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka.

Dengan status Tersangka itu, Setnov (panggilan populernya) yang saat ini Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI, mengajukan Praperadilan di PN Jakarta Selatan(PN Jaksel).

Hakim PN Jaksel Cepi Iskandar Jumat (29/9) mengabulkan gugatan Setnov dan menyatakan, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, karenanya KPK pun diminta menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto.

Dalam pertimbangannya hakim menilai penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK sudah dilakukan di awal penyidikan. Padahal, menurut hakim, harusnya penetapan tersangka dilakukan di akhir tahap penyidikan suatu perkara.

Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang. “Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” ujarnya.

Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK. alat bukti yang diajukan berasal dari penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi E-KTP.

Hakim menilai, alat bukti yang sudah digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya. Irman dan Sugiharto sendiri telah dijatuhi hukuman olen Pengadilan Tipikor atas kasus yang sama.

Terhadap putusan hakim itu, reaksi masyarakat beragam dari sudut pandang masing-masing yang sering mengaitkannya dengan fakto-faktor di luar hukum. Hendaknya disadari bahwa KPK menetapkan Setnov sebagai tersangka adalah berdasarkan hukum; Setnov juga menggugat status sebagai tersangka juga berdasarkan hukum; Hakim Cepi Iskandarpun dalam memutus adalah berdasar hukum.

Walaupun dalam KUHAP, yang dapat digugat dipraperadilankan hanyalah: Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 (a) KUHAP.

Kembali menjadi perdebatan hukum yang sering akan muncul juga, apakah hakim Cepi Hakim melanggar KUHAP atau tidak? Sebab memutus perkara tentang penetapan tersangka, padahal yang diatur hukum adalah penangkapan dan penahanan, Setya Novanto belum ditangkap apalagi ditahan diperiksa sebagai tersangka saja belum.

Jadi apa yang terjadi antara KPK dan Setya Novanto serta keputusan Hakim PN Jaksel adalah peristiwa hukum biasa. Akan tetapi karena Setnov orang penting serta jumlah kerugian negara yang mega korupsi menjadi menarik perhatian publik.

Putusan praperadilan tidak bisa dimohonkan banding. Maka satu-satunya jalan bagi KPK kalau percaya diri memulai dari awal bagaimana menyelesaikan suatu dugaan perkara pidana korupsi sesuai dengan KUHAP terhadap Setnov.

Kalau ada yang memiliki bukti Hakim Cepi Iskandar “bermain mata”, silahkan melapor ke Komisi Yudisial sesuai prosedur, sehingga tidak perlu gaduh. Diakui atau tidak ketokohan Setya Novanto, memang lain dari yang lain lebih tahu orang sekitar dan sahabatnya, sepertinya dia seorang ahli strategi dan manajemen dengan mengatur dan menggunakan sumber daya yang ada.

Setnov sering diduga terkait dengan berbagai kasus, seperti yang sering diucapkan terpidana M. Nazaruddin, tetapi Setnov tidak pernah terjaring hukum. Hampir semua “kerikil” tidak ada yang tajam baginya sehingga dia mulus-mulus saja, di partai maupun di DPR dan mungkin juga berbisnis, sehingga bagi Setya Novanto, tidak ada aral yang merintangi.

Semoga pemimpin seperti Setya Novanto menjadi berkat bagi bangsa ini dan tidak sebaliknya, dan bagaimana ujung dari kasus E-KTP dengan dugaan keterlibatannya, biarlah proses hukum yang berperan. Apa yang diputuskan Hakim Cepi Iskandar harus dihormati dan apapun langkah selanjutnya yang akan diambil KPK juga harus dihormati, kecuali masuk angin alias tidak berbuat dan pilih kasih. (BS)