Setya Novanto Polisikan KPK?

Setya Novanto Polisikan KPK?

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, ketika sedang dirawat di Rumah Sakit Premier, Jatinegara, Jakarta. (Ist)

SHNet, JAKARTA – Setya Novanto benar-benar hebat dan canggih, walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki ratusan bukti serta namanya sering disebut di persidangan kasus e-KTP, namun penetapannya sebagai dirinya tersangka dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal Cepi Iskandar.

Di banyak hal, harus diakui Setya Novanto manusia serba bisa dan memiliki manajerial yang tinggi termasuk membina solidaritas serta pengabdian yang setia dari sekelilingnya, sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, pemilik suara sampai 73 % di era Orde Baru.

Dari sederet kehebatan dan kepiawaian Setya Novanto (sebutan popular Setnov) kita membatasi pada kasus e-KTP saja, terutama mengenai putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar.

Semua pihak harus menerima dan menghormatai putusan itu, senang atau tidak, pahit atau manis tidak ada kecuali harus mematuhinya. Bahwa status Setnov tidak lagi tersangka dalam kasus e-KTP.

Namun demikian, bahwa putusan Cepi Iskandar itu tidaklah menghapuskan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Setnov dalam pengadaan e-KTP sebagaimana sedang dan disidik KPK saat ini serta disidangkan di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Oleh karena itu, walaupun Setnov dimenangkan di dalam gugatan Praperadilan dan dinyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah, karena prosedurnya menurut hakim Cepi Iskandar tidak sesuai dengan KUHAP, KPK sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan bukti yang dimiliki harus tetap mengusutnya, dan seharusnya segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, dan proses hukum seperti itu adalah sesuai dengan KUHAP, bahwa setiap dugaan tindak pidana harus diproses.

Bahwa putusan Praperadilan yang menyatakan tidak sah penetapan sebagai tersangka, dan kemudian Penyidik mengeluarkan Sprindik baru, bukanlah barang haram, sebagaimana yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya terhadap La Nyalla Matalitti, adalah sah dan telah berjalan sampai ke pengadilan yang akan memeriksa dan mengadili, apakah si Tersangka bersalah atau tidak adalah urusan lain. Yang jelas bahwa Praperadilan bukanlah “penghapus dosa” korupsi atau kejahatan.

Sehubungan dengan putusan Praperadilan Cepi Iskandar tersebut, muncul terobosan baru (kalau bukan suatu ke-aneh-an), karena  kuasa hukum Setnov (akan) melaporkan KPK atau setiap orang yang terlibat dalam pengeluaran Sprindik atau yang menjadikan Setnov sebagai tersangka ke Bareskrim Mabes Polri, sebagaimana dikemukakan Fredrich Yunadi kepada wartawan.

Menjadi bahan kajian yang amat menarik, apa yang mendorong Frederich Yunadi melakukan terobosan itu, apakah itu inisiatifnya atau atas kuasa dari Setnov? Kalau tidak ada Kuasa dari Setnov apakah dia memiliki legal standing untuk itu? Kalau atas kuasa dari Setnov, tentu akan lain persoalan, karena dia adalah orang penting di Republik ini baik sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum partai besar.

Kajian kemudian, apakah Bareskrim Polri yang (akan) menerima laporan itu akan memproses atau tidak? Kalau memproses dan memeriksa para terlapor dan apabila sampai ke persidangan, bagaimana nanti nasibnya hukum di Republik ini? Sebab akan menjadi preseden buruk, di mana Bareskrim akan menjadi terlapor bila kalah di praperadilan  oleh mantan tersangka apabila mengeluarkan Sprindik baru, dan fungsi Praperadilan akan menggantikan (sebagian) fungsi Pengadilan yang memeriksa dan mengadili materi perkara suatu tindak pidana.

Apakah Kapolri atau Kabareskrim Mabes Polri langsung menggunakan diskresi sesuai dengan KUHAP langsung menolak laporan polisi dari si mantan tersangka yang dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal Praperadilan, atau tidak?

Sejumlah demosntran membawa gambar Setya Novanto beberapa waktu lalu. (Ist)

Kalau ya, memang itu suatu keharusan, tetapi kalau laporan itu diterima dan kalau komisioner dan penyidik KPK diperiksa karena keluarnya Sprindik baru, menjadi pertanyaan, apakah karena dilaporkan itu KPK, bagaimana kalau Bareskrim? Atau apakah karena yang melapor itu  Setnov yang Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, atau kepolisian juga latah ikut-ikutan “ngempesi” KPK seperti trend sebagian pihak di saat gencarnya Panitia Hak Angket KPK oleh DPR?

Apapun yang menyangkut e-KTP pasti menyita perhatian public, karena  menyangkut kepentingan ratusan juta penduduk Indonesia pengguna KTP, juga nilai  mega korupsi yang diduga merugikan keuangan negara Rp. 2,3 triliun serta menyangkut nama-nama besar serta dugaan kaitannya dengan wafatnya  Johannes Marliem serta penganiayaan terhadap Novel Baswedan. Harap-harap cemas, bagaimana penegakan hukum di Republik ini.***