Saling Silang UU Pemilu tentang Keterwakilan Perempuan

Saling Silang UU Pemilu tentang Keterwakilan Perempuan

Dokumentasi: NUSABALI.com

SHNet, Jakarta – Pro dan kontra atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terus bergulir sejak diundangkan oleh pemerintah. Pasal 173 ayat (2) huruf E yang mengatur tentang keterwakilan perempuan pun tak luput dari gugatan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah resmi mengajukan gugatannya dan menyampaikan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum ini. Selain pasal 173 ayat (3) juncto pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, PSI juga menggugat Pasal 173 ayat (2) huruf E.

Dini Shanti Purwono SH salah satu kuasa hukum PSI yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Rakyat (Jangkar Solidaritas) menerangkan, prasyarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan cuma di kepengurusan pusat adalah tindakan diskriminatif. Sebab, kans perempuan untuk ikut serta aktif dalam kepengurusan di tingkat daerah jadi terbatasi.

“Dengan kewajiban 30 persen keterwakilan di semua level kepengurusan, partai menjadi memiliki tanggung jawab untuk mengkader perempuan. Dengan pasal 173 ayat (2) huruf E yang ada sekarang kami jadi merasa tidak memiliki payung hukum untuk mendorong affirmative action, di mana keterwakilan perempuan harus terjamin,” tutur Dini menyatakan.

Dini melanjutkan, ketetapan itu juga dinilai tidak searah dengan pasal 245 di UU yang sama. Yaitu, partai mempunyai keharusan mengalokasikan kursi calon legislatifnya ke perempuan sejumlah 30 persen. Dengan kurangnya jumlah wanita di kepengurusan, maka usaha untuk memenuhi kuota itu juga akan jadi sulit.

Sebaiknya, menurut Dini, MK harus menambahkan atau memuat frasa “… tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan”, agar partai politik berkomitmen mengusung aspirasi perempuan dengan adanya kepengurusan partai yang menyertakan 30% perempuan dari tingkat pusat hingga ke level kecamatan.

Di pihak lain, pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa pengaturan mengenai keterwakilan dalam UU Pemilu telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian Pendapat Mahkamah, angka [3,15.1] yang menyatakan:

“Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30 persen dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30 persen dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30 persen bagi perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum.”

Nah, sekarang giliran Anda untuk menilainya. Berikut adalah bunyi Pasal 173 ayat (2) huruf E:

“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan : ….e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.” (Ida)