Pentingnya Peta Akurat sebagai Acuan Bersama Pengelolaan Gambut

Pentingnya Peta Akurat sebagai Acuan Bersama Pengelolaan Gambut

Kazuya Hiyose dari Japan Space System, (kiri), Dr. Budi Satyawan Wardjama Deputi I bidang Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (ketiga dari kanan), Dr. Ir. Nurwadjedi yaitu Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik di Badan Informasi Geospasial (BIG) (kedua dari kanan) dan Hidayah Hamzah dari WRI Indonesia (world resource institute) dalam diskusi Pemetaan Gambut untuk Konservasi dan Restorasi Lahan, di Jakarta, Selasa (31/10). (Ist)

SHNet, Jakarta- Peta dengan akurasi tinggi sangat diperlukan sebagai acuan bersama para pemangku kepentingan dalam melakukan restorasi dan konservasi lahan gambut.

“Salah satu instrument penting dalam mendukung pengelolaan gambut adalah tersedianya peta gambut yang akurat. Karena itu, hari ini kita diskusikan bersama,” ujar Pembina Yayasan Dr Sjahrir. Dr Kartini Sjahrir saat membuka acara diskusi bertema Pemetaan Gambut untuk Konservasi & Restorasi, di Hotel Akmani, Jakarta, Selasa (31/10).

Indonesia memiliki lahan gambut tropis yang luas. Lahan gambut tersebut dapat menyusut atau bahkan hilang. Karena itu, pemantauan lahan gambut secara periodik sangat diperlukan. Penyebab umum penyusutan lahan gambut di Indonesia, adalah pemanfaatan lahan gambut yang dikelola secara intensif tanpa mempertimbangan kaidah konservasi tanah dan air. Padahal pengelolaan lahan gambut yang tepat merupakan salah satu upaya dalam memenuhi target penurunan emisi karbon.

Mengenai peta gambut di Indonesia, menurut catatan Kazuyo Hirose,dari Japan Space System, sejak tahun 1970 an sampai 2011, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, sejumlah lembaga dan perguruan tinggi telah membuat peta gambut skala lokal dan national. Namun laporan hasilnya menunjukkan perbedaan, dengan rentang selisih antara 13,5-26,5 juta hektar.

Namun, menurut World Resources Institut (WRI Indonesia) semua peta gambut yang tersedia di Indonesia masih dalam skala kecil, sehingga belum bisa menjawab permasalahan pengelolaan gambut dan restorasi di tingkat tapak.

Deputi I bidang Perencanaan dan Kerjasama Badan Restorasi Gambut (BRG), Budi Satyawan Wardjama menjelaskan,BRG yang dibentuk pemerintah tahun 2016 dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan.

Awalnya bekerja menggunakan data peta yang ada yang belum terupdate dan kurang memadai. “ Ada 14 peta dan semua beda-beda, untungnya ada wali data peta tanah dan peta lahan gambut Balitbangtang Kementan. Tapi sayangnya data terakhir tahun 2011 dan belum terupdate,”ungkap Budi Satyawan

Budi menambahkan, dari peta indikatif yang ada dari KLHK (skala 1:250.000), BRG melakukan inventarisasi dan pemetaan ekosistem gambut, kemudian melakukan pemetaan skala besar dan melakukan identifikasi kondisi hidrotopografis, kerusakan gambut dan tutupan, serta sosio-ekonomis. BRG menggunakan teknologi LiDAR (Light Detection Ranging) yang dapat menghasilkan peta skala besar hingga 1: 2.500, dan mendapatkan detail kondisi yang bisa ditampilkan dengan pemodelan tiga dimensi.

Pada 2016 Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000.

Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik di Badan Informasi Geospasial (BIG), Nurwadjedi mengatakan BIG sudah menyelesaikan integrasi 63 peta di Kalimantan, dan target kerja BIG hingga akhir 2017 ini adalah integrasi data 82 peta di Pulau Sumatera, 81 Peta di Pulau Sulawesi, dan 79 peta tematik di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

“Kalau sekarang masih 1: 50.000, kedepan kita juga sudah merancang peta skala 1:5000,” ungkap Nurwadjedi.

Untuk memetakan luasan dan ketebalan gambut, selama ini para ilmuwan menggunakan penginderaan jarak jauh, radar, dan pengukuran lapangan. Namun, belum ada metode yang disepakati bersama untuk mengukur ketebalan gambut. Tidak adanya kesepakatan ini telah menghambat upaya untuk membuat peta yang paling bagus, tepat waktu, dan kredibel yang dapat melacak perubahan luasan dan ketebalan gambut, serta emisi karbon terkait. (Stevani Elisabeth)