Kowani: Indonesia Membutuhkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Kowani: Indonesia Membutuhkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. bersama pengurus Kowani Pusat dan Mitra LBH APIK Jakarta

SHNet, Jakarta – Setiap hari sedikitnya 35 perempuan (termasuk anak perempuan) mengalami kekerasan seksual. Bahkan, setiap 2 jam ada 3 perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual, berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan sampai dengan 2012.

“Di luar data ini, disadari bahwa kasus yang dilaporkan akan selalu lebih besar atau yang disebut dengan fenomena puncak gunung es,” terang Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. selaku Ketua Umum Kowani dalam sebuah tulisan di Warta Kongres Wanita (Kowani) Edisi 3 Bulan Maret 2017 menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan adanya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Mengapa demikian? Menurut Giwo (red: sapaan akrabnya) karena kekerasan seksual semakin berkembang dan beragam, sementara hukum material dan formal yang mengaturnya sangat terbatas. Saat ini tidak semua jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dapat diproses secara hukum, karena tidak ada perangkat hukumnya.

Persoalan lainnya, KUHAP tidak memberikan ruang bagi korban sebagai subjek dalam sistem peradilan pidana, dan tidak mengatur mekanisme pemulihan bagi korban. Padahal kekerasan seksual menyebabkan dampak yang multi dimensi, baik bagi korban, keluarga, maupun komunitasnya. Hal ini diperburuk dengan masih minimnya perspektif HAM dan Gender di kalangan Aparatur Penegak Hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga proses peradilan (sejak dari penyidikan hingga persidangan) berpotensi mereviktimisasi korban.

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai organisasi yang terbesar dan tertua di Indonesia, yang berdiri sejak 22 Desember 1928, sangat prihatin dan tergerak atas kejadian yang menimpa Yuyun, remaja yang tewas setelah diperkosa 14 laki-laki di desa kecil di Bengkulu.

“Dengan visi misi untuk meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan hak wanita dan perlindungan anak, meningkatkan kepedulian terhadap segala bentuk tindak kekerasan, utamanya terhadap wanita dan anak, maka Kowani akan mendampingi dan mengawal agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang,” paparnya.

Mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2004-2007 ini sempat mendapatkan anugerah penghargaan sebagai “outstanding women’s organization award” untuk Kongres Wanita Indonesia dalam acara Thai Women’s Day 2016.

“Penghargaan ini bukan untuk ketua umum dan juga bukan untuk organisasi kowani semata tetapi untuk 88 anggota organisasi yang tercatat pada Kowani,” tuturnya. (Siti Rubaidah)