Inilah Alasan Mengapa UU Pemilu Digugat

Inilah Alasan Mengapa UU Pemilu Digugat

Ilustrasi

SHNet, Jakarta – Sejak disahkan, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 banyak mendapatkan kritik dan gugatan dari berbagai pihak.

Judicial review atas UU Pemilu telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa partai dan perorangan. Beberapa pasal yang digugat, antara lain: Pasal 222 tentang ambang batas atau presidential treshhold; Pasal 173 tentang verifikasi parpol, Pasal 557 dan Pasal 571 UU Pemilu tentang kekhususan Aceh.

Berikut adalah alasan-alasan yang diajukan mengapa UU Pemilu digugat:

  • PBB dan Partai Idaman mengajukan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilihan Umum terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena bertentangan dengan Pasal 6A UUD Tahun 1945. Menurut penggugat, jika Pasal 222 UU Pemilu dibatalkan, parpol peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres tanpa harus terikat dengan aturan presidensial threshold20 persen perolehan jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada  pemilu legislatif sebelumnya.
  • Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengirim permohonan JR ke MK mengenai Pasal 173 ayat (2) huruf e terkait ketentuan syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu partai politik hanya mewajibkan penyertaan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik paling sedikit 30 persen pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat yang mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan hanya di kepengurusan pusat merupakan tindakan diskriminatif. Sebab, kans perempuan untuk terlibat aktif dalam kepengurusan di tingkat daerah menjadi terbatasi. Seharusnya kewajiban 30 persen keterwakilan ada di semua level kepengurusan, sehingga partai menjadi memiliki tanggung jawab untuk mengkader perempuan. Ini penting untuk menjadi payung hukum dalam mendorong affirmative action, di mana keterwakilan perempuan harus terjamin.
  • Perindo menggugat soal verifikasi parpol peserta Pemilu yang hanya dilakukan terhadap partai baru. Menurut Perindo seharusnya semua parpol, baik yang sudah pernah mengikuti Pemilu ataupun yang baru ikut diverifikasi oleh KPU.
  • UU Pemilu baru ini menafikan kekhusan Aceh. Di mana pada UU Nomor 11 tahun 2006 menegaskan bahwa Pemilu Aceh ditetapkan oleh KIP (Komisi Independen Pemilihan) Aceh dan ada kerja sama dengan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Sedangkan, UU Pemilu yang baru menafikan itu, karena lembaga yang mengadakan menjadi KPU pusat. Menurut penggugat, dalam setiap pembahasan UU baru yang ada kaitannya dengan Aceh, pemerintah pusat harus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah Aceh. Menurutnya, saat pembahasan UU Pemilu kemarin tidak ada komunikasi sama sekali dari pemerintah pusat. Hal tersebut dikhawatirkan akan menganulir kekhususan Aceh.

Menanggapi gugatan tersebut, ketika diundang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai saksi mewakili pemerintah, Mendagri Tjahyo Kumolo menyampaikan bahwa UU Pemilu ini merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR di dalam membahas rancangan undang-undang yang semangatnya sama untuk membentuk sistem pemerintahan presidensil yang efektif, efisien, demokratis sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, demi mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis di masa-masa yang akan datang. (Siti Rubaidah)