Defisit Pembangunan DKI Ditutup Hasil Judi

Gubernur Jaya Ali Sadikin

Defisit Pembangunan DKI Ditutup Hasil Judi

Jakarta, 11 Oktober 1968 – Gubernur DKI Jakarta Raya Ali Sadikin menjelaskan bahwa untuk menutupi kebutuhan biaya yang diperlukan Jakar Raya, telah diambil kebijaksanaan untuk menggali dari sumber yang inconventionil yaitu mencari uang dari orang yang uangnya berkelebihan dengan prinsip “Service is Money and Money is Tax” serta No Money, No Service, yang disalurkan melalui perjudian dan Internasional Casino.

Hal dinyatakan ini oleh sadikin hari Kamis dalam keterangannya pada rombongan Komisi IX (pendidikan) dan X (Kesehatan mdan Kesejahteraan) DPRGR yang sedang mengadakan peninjauan pada proyek DKI Jaya.

Dalam keterangan yang diberikan selama lebih kurang 1,5 jam Ali Sadikin telah menjelaskan secara panjang lebar disertai dengan memperlihatkan grafik tentang segala macam rencana dan persoalan serta kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah DKI dari segala bidang, antara lain tentang kekurangan dan pembangunan Gedung Sekolah SD maupun SL, tentang kesehatan/Rumah Sakit, jalan raya, banjir, Listrik, air minum dan masalah anggaran belanja.

Anggaran belanja DKI
Mengenai Anggaran Belanja DKI untuk tahun 1968 dinyatakan bahwa pengeluaran rutin direncanakan sebanyak Rp. 2,4 miliar, sedang untuk rehabilitasi/pembangunan sebasar Rp. 1,7 miliar, sedangkan pendapatan dari Pusat direncanakan sebesar Rp. 1,5 miliar, tetapi hanya diterima Rp. 800 juta, sedang pendapatan daerah sebesar Rp. 1,2 miliar yang berarti akan defisit sebesar Rp. 2,1 miliar.

Menyinggung soal pendapatan inconventionil diberikan data-data sejak tahun 1967 yaitu Lotto Jaya 1967 Rp. 59,9 juta, 68 (sp kwt II) Rp. 19,5 juta, Petak Sembilan tahun 67 Rp. 92 juta, 68 (sp, Juni)Rp. 90 juta, sedang Hwa Hwee selama 4 bulan menghasilkan Rp. 220 juta. Dijelaskan juga bahwa semua uang yang diperoleh ini langsung digunakan untuk keperluan yang mendesak misalnya Pendidikan dan sebagainya.

Pengaruh inflasi
Mengenai pengaruh inflasi dan nilai rupiah, Ali Sadikin menyatakan bahwa hal itu sangat berpengaruh pada Anggaran Belanja DKI misalnya saja sebuah Gedung SD pada tahun 1966 bisa dibangun dengan biaya Rp. 1,2 juta sekarang telah naik menjadi Rp. 6 juta juga pada biaya perbaikan jalan raya.

Rombongan tinjau proyek
Setelah diberikan penjelasan penjang lebar di Operation Room DKI, maka rombongan DPRGR yang dipimpin oleh Abdul Mufthi dibagi menjadi 2 rombongan yaitu Komisi IX meninjau obyek Pendidikan dari muali SD sampai Unas dan diantar oleh Wakil Gubernur Ir. Prajoga dan Komisi X yang meninjau obyek Kesehatan dan Sosial antara lain ke RS Sumber Waras Grogol yang direncanakan akan dijadikan RS Umum untuk daerah Jakarta Barat, BKR Penjaringan, WTS Kramat Tunggak, dan P4W “Mulia Jaya” Pasar Rebo. (SH)