Bung Karno Tetap Presiden Syah RI

Menutama Adam Malik

Bung Karno Tetap Presiden Syah RI

Tapi Tak Boleh Keluar Dari Garis MPRS

Tokyo, 10 Oktober 1966 – Secara hukum Presiden Soekarno tetap Presiden yang syah dari negara Republik Indonesia dan oleh karena itu pula kita patuh kepadanya. Tetapi Presiden tidak boleh keluar dari garis yang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai badan yang tertinggi di negara kita.

Demikian diterangkan oleh Menutama Urusan Politik/Menlu Adam Malik dalam suatu ceramah mengani perkembangan di Indonesia akhir-akhir ini di depan masyarakat Indonesia di Tokyo Minggu malam.

Dalam ceramahnya yang sangat berkesan dan mendapat tepukan hangat dari para hadirin Menlu Adam Malik tegaskan bahwa sebenarnya sejak MPRS mensyahkan Surat Perintah 11 Maret maka pemerintahan di Indonesia berada di tangan rakyat.

Siapapun dan apapun jabatannya, baik dia Presiden ataupun Menteri harus tunduk dan menjalankan garis politik dan keputusan yang sudah ditetapkan oleh MPRS.

Tetapi demikian Adam Malik, ada orang yang bertanya kenapa sesudah MPRS telah menetapkan garis politik negara masih kelihatan adanya pertentangan antara Presiden dan pemerintah.
Sebenarnya tidak ada pertentangan.

Yang ada ialah bahwa kita kadang tidak menuruti garis Presiden karena kita anggap berlawanan dengan keputusan MPRS, demikian Adam Malik.

Keputusan MPRS
Dalam hubungan ini dia tunjukkan keputusan MPRS mengenai penghentian konfrontasi dengan Malaysia dan masuknya kembali Indonesia ke PBB dan kemauan Presiden yang berlawanan sama sekali dengan keputusan badan tertinggi tersebut. “Yang kita turut ialah keputusan MPRS karena MPRS merupakan badan tertinggi di negara kita”, demikian Adam Malik.

Dalam menjawab suatu pertanyaan dari seorang mahasiswa mengenai soal yang sama, Menlu Adam Malik tegaskan sekali lagi bahwa sampai saat ini belum ada bukti yang nyata bahwa Presiden terlibat dalam pengkhianatan Gestapu/PKI.

Tetapi demikian Adam Malik selanjutnya, jika ada bukti nyata bahwa Preisden tersangkut dalam coup tersebut tentu MPRS dapat mengadakan sidang khusus dan memanggil beliau untuk minta pertanggungan jawabnya. (Ant)