Ambang Batas Pencalonan Presiden

Ambang Batas Pencalonan Presiden

Ilustrasi

SHNet, Jakarta – Undang-undang Pemilu mengatur ambang batas pencalonan Presiden dalam Pasal 222 UU No7/2017. Dimana, dalam pasal tersebut diatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Bunyi Pasal 222 UU No7/2017 adalah sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari  jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Namun, ketentuan pasal tersebut ternyata belum bisa diterima oleh beberapa kalangan. Salah satunya adalah Partai Idaman dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, ketentuan tersebut telah merugikan pihaknya.

“Partai ini mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres karena ini parpol peserta pemilu. Tapi hak konstitusionalnya itu dirugikan atau terhalang dengan norma pasal 222 (UU Pemilu). Karena itu, kami meminta pasal itu dibatalkan MK,” kata Yusril di MK.

Yusril menyatakan bahwa perolehan suara pada pemilu sebelumnya, yakni 2014, tidak bisa dijadikan sebagai acuan bagi parpol mengajukan calon presiden 2019. Alasannya, hasil pileg 2014 sudah digunakan untuk mencalonkan pada pemilihan presiden 2014.

Terkait gugatan ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mewakili Presiden RI telah memberikan penjelasan pemerintah terhadap uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Mahkamah Agung (25/9/2017).

“Terkait ketentuan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperolah 25 persen dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik,” terangnya.

Menurut Tjahyo, Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2011 mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Disamping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional.

Selanjutnya, merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yaitu perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.18] tentang berbagai threshold, apakah ‘political parties threshold, ‘local leader threshold, yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah “legal policy threshold” yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. (Ida)