UU Pemilu Menjamin Hak Penyandang Disabilitas

UU Pemilu Menjamin Hak Penyandang Disabilitas

SHNet, Jakarta – Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) atau biasa disebut UU Pemilu telah disahkan pada pada 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.

Pasal 2 UU Pemilu menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah publikasi dalam pengaturan Pemilu, dan mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

UU Pemilu juga menjamin hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5: Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Sebagaimana diketahui, hak-hak penyandang disabilitas telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dimana dalam Pasal 5 huruf (h) menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak politik.

WHO mencatat bahwa jumlah penyandang disabilitas adalah 12 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Pada Pilkada 2017 lalu, ada 49.460 pemilih disabilitas yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Siti Rubaidah)