Reorganisasi Semua Departemen Selesai

Menurut SK Presiden Tahun 1974/1975

Reorganisasi Semua Departemen Selesai

Jakarta, 23 September 1974 – Penyempurnaan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi semua departemen telah ditetapkan oleh Presiden melalui Surat Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974 yang mulai berlaku tanggal 26 Agustus 1974 yang lalu.

Berbeda dengan struktur departemen lama yang ditetapkan dengan SK Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. B-553/Pres. Kab/3/67 tanggal 28 Maret 1967, struktur yang sekarang membatasi setiap Direktorat Jenderal terdiri dari dari sebanyak-banyaknya 5 Direktorat dan Sektariat Jenderal terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 biro.

Percobaan lainnya adalah bahwa kantor wilayah Direktorat Jenderal di daerah dikoordinasikan dalam satu perwakilan.
Di dalam ketetapan yang baru ini dinyatakan antara lain bahwa semua unsur departemen dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan departemen sendiri maupun dalam hubungan antar departemen/ instansi untuk kesatuan gerak yang sesuai dengan tugas pokoknya.

Tugas
Mengenai jumlah Direktorat Jenderal ditentukan menurut kebutuhan. Menurut SK tersebut, Menteri adalah unsur pimpinan, Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu pimpinan dan Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana dan Inspektur Jenderal sebagai unsur pengawasan.

Tugas pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen, agar supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan.

Inspektorat Jenderal membawahi beberapa inspektur menurut kebutuhan. Setiap Inspektorat membawahi sebanyak-banyaknya 5 orang inspektorat pembantu.

Presiden dapat membentuk suatu badan atau pusat dalam lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup baik oleh unsur Pembantu Pimpinan, unsur pelaksana maupun unsur pengawasan.

Perusahaan Jawatan (Perjan) merupakan unit dalam lingkungan departemen yang kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasinya ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundingan tersendiri.

Apabila dipandang perlu Menteri dapat dibantu oleh staf ahli yang terdiri sebanyak-banyaknya dari 6 orang.

Di Daerah
Sebagai penyelenggara tugas dan fungsi Departemen di provinsi, dibentuk Kantor Wilayah Departemen atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal.

Departemen yang dalam pelaksana tugas dan fungsinya mempunyai ruang lingkup yang sejenis, hanya mempunyai sebuah Kantor Wilayah Departemen di Provinsi.

Departemen yang Direktorat Jenderalnya menyelenggarakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup yang berbeda-beda satu sama lain mempunyai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dalam Departemen.

Guna tercapainya kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Departemen di wilayah yang bersangkutan, maka semua Kantor Wilayah Direktorat Jenderal di koordinasikan dalam suatu perwakilan.

Susunan organisasi
Di dalam keputusan yang baru ini juga ditetapkan kedudukan tugas dan susunan organisasi semua departemen kecuali Departemen Hankam yang kedudukan, tugas pokok dan susunannya akan diatur dengan keputusan tersendiri.

Peralihan dari susunan lama ke dalam susunan organisasi baru menurut Keputusan Presiden ini diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974 – 1975.

perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro, Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Ditjen dan Sekretariat Badan dalam lingkungan departemen ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Perubahan
Dalam 16 lampiran Surat Keputusan Presiden No. 45/1974 ini ditetapkan beberapa perubahan atau ketetapan mengenai kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi dari ke 16 Departemen yang selama ini berlaku.

Untuk Departemen Luar Negeri misalnya terdapat perubahan pada Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri yang dengan ketetapan baru menjadi Ditjen Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri dan beberapa perubahan lain.

Untuk Departemen Perdagangan terdapat perubahan pada Direktorat Jenderal Penelitian dan pengembangan yang sekarang menjadi Ditjen Perdagangan Luar Negeri sedangkan Lembaga Pengembangan Ekspor Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekspor Nasional.

Departemen Keuangan yang sebelumnya tidak memiliki Inspektorat Jenderal, dengan ketetapan baru ini diadakan jabatan Inspektur Jenderal.

Ditjen Pertanian pada Departemen Pertanian dirubah menjadi Ditjen Pertanian Tanaman Pangan.
Pada Departemen Perindustrian diadakan Ditjen baru yakni Ditjen Industri Logam dan Mesin, sedangkan Ditjen Perinkra (Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat) diganti menjadi menjadi Ditjen Aneka Industri dan Kerajinan.

Demikian pula pada 11 Desember yang lain diadakan perubahan dan penambahan Ditjen.
Dengan SK Presiden yang baru ini ditetapkan pula adanya Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pendidikan dan Latihan pada setiap Departemen. (SH)