Presiden Memperkuat KPK, Jaksa Agung Bagaimana?

Presiden Memperkuat KPK, Jaksa Agung Bagaimana?

Ilustrasi (openclipart)

JAKARTA – Di tengah kegaduhan antara Pansus Hak Angket KPK DPR RI yang berupaya “menguliti” KPK, Presiden Joko Widodo menegaskan sikapnya. Ia mengatakan, KPK tidak boleh dilemahkan oleh siapapun. Sebaliknya, lembaga anti rasuah itu harus diperkuat karena kepercayaan masyarakat sangat besar di dalam pemberantasan korupsi.

Namun, tiba-tiba Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan, pemberantasan korupsi di Indonesia masih tetap rendah dibanding negara lain. Ia juga membandingkan penuntutan di Malaysia dan Singapura yang harus seizin Kejaksaan Agung.

Ia mengaku, institusinya siap menangani semua penuntutan jika diberikan wewenang oleh Undang Undang (UU). Pernyataan Prasetyo saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR itu mendapat cukup banyak reaksi karena dianggap tidak searah dengan kebijakan Presiden Jokowi, serta tidak sesuai dengan UU No 30 Tahun 2002.

Di satu sisi, Presiden menegaskan bahwa KPK harus diperkuat karena tindak pidana korupsi sangat menyengsarakan masyarakat, tetapi di sisi lain, Jaksa Agung seolah-olah menunjukkan sikap berbeda dengan Pemerintahan Jokwi-JK yang gencar memberantas korupsi.

Selain KPK, Pemerintah masih membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang hasilnya jelas-jelas ada kena OTT dan barang bukti berupa uang milyaran rupiah.

Jika semua penuntutan (termasuk kasus di KPK – red) harus di tangani Kejaksaan Agung, ini bisa dipandang bahwa Prasetyo mendukung pergantian UU KPK. Padahal, sebagian pihak menghindari hal itu karena institusi penegak hukum belum menunjukkan kinerja yang memadai dalam memberantas korupsi.

Sejauh ini, sebagai Jaksa Agung, Prasetyo dipandang masih belum menunjukkan prestasi menggembirakan dalam memberantas korupsi. Bahkan oknum jaksa saja masih ada yang OTT KPK, dan masih ada yang menganggap reformasi birokrasi di Kejaksaan belum tuntas.

Prasetyo mungkin lupa bahwa UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dalam konsiderans Menimbang butir b: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Itulah alasan Presiden dengan persetujuan DPR membentuk Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertanyaannya, apakah lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi sudah berfungsi secara efektif dan efisien, sehinggga kewenangan KPK perlu dipreteli?

Masyarakat telah mengikuti proses hukum perkara yang menimpa La Nyalla Mattalitti dan Dahlan Iskan yang ditangani oleh Kejaksaan. Keduanya berujung bebas. Mengapa itu terjadi? Apakah kelemahan Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan, atau kepintaran tedakwa dan penasihat hukumnya atau ada pengaruh luar terhadap hakim? Seharusnya terlebih dahulu bercermin dan instrospeksi.

Selama ini KPK telah membuktikan kinerjanya kepada masyarakat bahwa KPK telah melakukan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien memberantas korupsi. Dengan prestasi itu ada yang ketakutan akan kena perkara atau ada institusi yang iri, sehingga ada upaya melemahkan atau malah membubarkan.

Mudah-mudahan kinerja KPK tidak kendor dengan berbagai “serangan” yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya, masyarakat justru berharap “terpaan badai” itu dijadikan sebagai pemicu untuk lebih cepat memproses perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebab jika KPK tidak ada dengan kewenangan penyadapannya, maka biaya yang dikeluarkan Pemerintah membangun sarana dan prasarana dari Sabang sampai Merauke akan habis ditelan koruptor seperti masa-masa silam, diperkirakan sekitar 30% dari nilai proyek habis ditelan koruptor.

Kita juga mengapresiasi sikap partai-partai politik yang tidak setuju dengan ujaran agar KPK dibekukan, mungkin para pimpinan partai politik takut, jangan sampai timbul keinginan masyarakat untuk meninggalkan partai-partai yang “menyerang” KPK, dengan alasan untuk memperbaiki, pada hal dalam kenyataannya justru menjaring “kebencian-kebencian” orang-orang yang bermasalah dengan KPK.

Dengan kondisi KPK yang sekarang seolah kewalahan dalam menangani perkara sehingga harus “antri”, sudah waktunya Presiden Jokowi menunjukkan empatinya memperkuat KPK.

Misalnya dengan menambah Penyidik dan Penuntut Umum di KPK , sehingga dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang memadai penyelesaian perkara tidak seperti sekarang ini, seolah tebang pilih, pilih kasih dan pilih tebang. Sehingga tidak ada perkara yang “menggantung”.(BS)