Penetapan HET Beras, Jaga Laju Inflasi dan Tekan Angka Kemiskinan

Penetapan HET Beras, Jaga Laju Inflasi dan Tekan Angka Kemiskinan

Dokumentasi: wikipedia.org

SHNet, Jakarta – Pemerintah telah menetapkan HET beras sebesar Rp 9.450 per kilogram untuk beras medium dan Rp12.800 untuk beras premium. Penetapan tersebut berlaku mulai 1 September 2017.

Berdasarkan penjelasan dari Ninuk Rahayuningrum, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, kebijakan penetapan HET tidak untuk merugikan pedagang, tetapi untuk memberikan kepastian harga pada masyarakat. Karena itu, evaluasi kebijakan akan terus dilakukan berkala guna memastikan seluruh pihak tidak dirugikan.

Sementara itu, Bustanul Arifin dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan bahwa penerapan HET bermanfaat kalau memang ada instrumen dan ada institusi yang mampu mengamankannya dan tidak sekadar mengawasi, tetapi juga membina. Adapun, pembinanya harusnya dari dinas perdagangan setempat.

Bustanul menyampaikan bahwa pemerintah sudah berhasil mengendalikan laju inflasi bisa di bawah target 4%. Selain itu, saat lebaran dan puasa stabil. Sehingga itu yang perlu dijaga jangan sampai harga beras melonjak lagi. Selama periode Januari-Agustus 2017, inflasi kalender mencapai sebesar 2,53%. Sementara pada Agustus 2017, indeks harga konsumen (IHK) mengalami deflasi sebesar 0,07%.

Penetapan HET beras selain menjaga laju inflasi, menurut Bustanul, pemerintah juga khawatir bila harga beras tidak terkendali maka angka kemiskinan akan melonjak. Pasalnya, kenaikan harga beras menyumbang sekitar 23% dari angka kemiskinan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus konsisten menerapkan HET dan mengawasi serius penerapan kebijakan tersebut. Karena, beras adalah kontributor terbesar terhadap kemiskinan, rata-rata 23%, di desa 26%. Bila harga beras naik sedikit, maka orang miskin bertambah.

Ahmad Rifai, Ketua Serikat Tani Nasional (STN) juga mendukung kebijakan Penetapan HET beras ini. Menurutnya kebijakan pemerintah ini perlu agar semua kalangan bisa menjangkau beras. Mengingat beras adalah bahan pangan pokok utama.

Ketika di tanya apakah penetapan HET beras ini menguntungkan petani? Menurut Rifai, ini yang harus menjadi penyikapan serius, mengingat kebutuhan petani sangat banyak terutama sarana produksi padi (saprodi). Mengingat, selama ini subsidi Pemerintah terhadap sarana produksi padi (saprodi) ini masih sangat minim.

Di pihak lain, penetapan HET beras juga belum berjalan seperti yang diharapkan. Pasalnya, para pelaku usaha perberasan minta waktu sosiali­sasi kebijakan itu hingga 4 bulan ke depan. Mereka (pengusaha dan pedagang) butuh waktu untuk menghabiskan stok lama dan mengganti sistem bisnisnya. (Siti Rubaidah)