Menunggu Kejujuran Aung San Suu Kyi

Menunggu Kejujuran Aung San Suu Kyi

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi bertemu dengan Pr

JAKARTA – Kunjungan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ke Myanmar menemui Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi negara itu agar mengakhiri tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Sebagaimana diketahui bahwa akhir Agustus dan awal September sekitar 130 warga Rohingya tewas dan sekitar 85 ribu orang mengungsi ke Bangladesh. Tentara Myanmar melakukan operasi besar-besaran dengan alasan mencari anggota militan ARSA yang menyerang pos-pos tentara.

Militer Myanmar melakukan pembantaian dan pembakaran perkampungan penduduk, namun pemerintah dan militer membantahnya. Menlu Retno Marsudi telah menyampaikan usulan yang disebut “Formula 4+1” untuk mengakhiri kekerasan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine. Usulan Indonesia itu disampaikan langsung kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi di kota Nay Pyi Taw, Senin (4/9).

Empat elemen formula tersebut yaitu: mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama: dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk. Elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan segera diimplementasikan.

Rekomendasi itu antara lain, dibukanya akses bantuan kemanusiaan, akses bagi media, penegakan hukum, kewarganegaraan dan kebebasan bergerak, dan pengembangan ekonomi sosial di Rakhine. Menurut Menlu, hal itu penting diimplementasikan karena selama ini Myanmar disebut menutup akses bantuan kemanusiaan dan media di wilayah konflik tersebut.

Dalam kunjungan Retno ke Myanmar, disepakati keterlibatan Indonesia dan ASEAN dalam penyaluran bantuan. Mekanisme penyaluran dipimpin Pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.
Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Kita yakin bahwa ke-empat elemen formula plus satu itu sebagai hasil dari pemantauan penyebab krisis kemanusiaan di Myanmar sekaligus upaya menyelesaikannya. Sebab, kejadian pembantaian itu sebenarnya sudah mulai dari benih-benih kecil yang menurut pengamat mulai muncul sejak nama Burma berganti menjadi Myanmar.

Ada pula spekulasi bahwa masalah di Rakhine yang dihuni etnis Rohingya tidak semata-mata masalah etnis dan atau agama, melainkan masalah bisnis dan investasi. Sebab, pemerintah membutuhkan kawasan itu untuk membangun pelabuhan yang langsung berhadapan dengan Lautan Hindia serta pemasangan pipa untuk mengalirkan gas Qatar dan Myanmar ke China.

Karena kandungan migas di Rohingya amat besar 3,2 juta barel sehingga menjadi inceran pemodal asing serta rebutan pengaruh antara pemodal barat, China dan negara-negaa kaya dari Teluk. Pertemuan Menlu RI dengan Penglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing sangat penting, sebab peranan militer dalam pembantaian suku Rohingya tidak bisa diabaikan.

Selain menemui para petinggi negara di Myanmar, mungkin ada baiknya juga Indonesia membuka akses kepada pihak militan yang membela dan mempertahankan harkat dan martabat suku Rohingya di Rakhane, Myanmar barat daya.

Sebab, menurut informasi, di wilayah yang dihuni suku Rohingya ada empat kelompok bersenjata yaitu Kachin Independence Organization (KIO), Palaung State Liberation Front (PSLF), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), dan Arakan Army (AA)–dan kemudian bertambah lagi dengan kemunculan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

Dan kelompok terakhir inilah yang disebut menyerang pos-pos polisi sehingga menewaskan 12 personuil keamanan Myanmar yang memicu pembantaian 130 warga Rohingya sekaligus pengusiran besar-besara, karena perkampungannya dibakar.

Menurut para pengmat, bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Myanmar terbilang rumit. Persoalan bukan sekadar seperti yang dibayangkan kebanyakan orang, yakni antara minoritas Muslim Rohingya dengan militer yang didukung penganut Buddha radikal.

Sebaliknya, ada banyak konflik bersenjata yang melibatkan berbagai kelompok berdasarkan kepentingan masing-masing di Myanmar. Mulai dari urusan etnis, agama, distribusi ekonomi, sumber daya alam, narkotika, dan perdagangan senjata.

Tetapi serumit apapun itu, Presiden Joko Widodo telah mengambil inisiatif dengan mengajukan usul konkrit untuk mengakhiri krisi kemanusiaan dan Indonesia siap menjembataninya. Bagaimana kejujuran Aung San Suu Kyi sebagai peraih hadiah Nobel Perdamaian, apakah membawa damai atau sebaliknya di negranya sendiri, kita tunggu.(BS)